Ilustrasi. Media Indonesia.
Ilustrasi. Media Indonesia.

KPK Cecar Saksi Soal Gratifikasi Rachmat Yasin dari Sejumlah SKPD

Nasional kpk kasus korupsi rachmat yasin
Antara • 13 Oktober 2020 22:37
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan pemeriksaan saksi kasus dugaan gratifikasi mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin (RY). Para saksi dicecar soal dugaan gratifikasi yang diterima Rchmat dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
 
"Penyidik menggali pengetahuan para saksi tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi dari berbagai SKPD di Pemkab Bogor untuk diberikan kepada tersangka RY," kata pelaksana tugas (Plt) juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2020.
 
Lembaga Antirasuah memeriksa lima saksi untuk penyidikan kasus ini. Mereka, yakni Kasubag Keuangan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Kabupaten Bogor Yuyuk Rusmayati, serta Kabid Terminal dan Angkutan Dishub Kabupaten Bogor Dudi Rukmayadi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kemudian, Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD) Kabupaten Bogor Setyanto Susanto, mantan Sekretaris DPKBD Kabupaten Bogor yang saat ini menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor Ade Jaya Munadi, dan Sekretaris Satpol PP Kabupaten Bogor Aris Mulyanto.
 
Baca: Korupsi Rachmat Yasin Dikorek Lewat SKPD Kabupaten Bogor
 
KPK menetapkan Rachmat sebagai tersangka pada 25 Juni 2019. Rachmat diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa SKPD sebesar Rp8,93 miliar.
 
Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah. Termasuk pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.
 
Rachmat juga diduga menerima gratifikasi, yaitu berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor agar memperlancar perizinan lokasi pendirian pondok pesantren dan Kota Santri, serta menerima gratifikasi berupa mobil Toyota Vellfire senilai Rp825 juta.
 
Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.
 
Rachmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif