Keluarga Korban: UU MD3 tidak Berperikemanusiaan

Sunnaholomi Halakrispen 03 Mei 2018 16:04 WIB
uu md3
Keluarga Korban: UU MD3 tidak Berperikemanusiaan
Sidang uji materi UU MD3 di MK. Foto: MI/Susanto.
Jakarta: Frederik Radjawane, yang anaknya tewas tertabrak legislator, mengkritik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Aturan itu dianggap mempersulit dirinya mencari keadilan. 

"Saya minta kalau bisa direvisi lagi (UU MD3) karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," kata Frederik di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Mei 2018.

Frederik beserta keluarga merasa menjadi korban dari UU MD3. Pasalnya, polisi tidak bisa menindaklanjuti laporannya terhadap anggota DPRD Maluku Tengah Jimmy G Sitanala.


"Anak saya ditabrak. Pelakunya anggota DPRD dan polisi ada kesulitan karena terbentur dengan Undang-Undang MD3," imbuh dia sambil menangis.

Ia menyayangkan UU MD3 mempersulit proses kasus kematian anaknya, Fredy Pattirajawane. UU MD3 membuatnya harus menunggu hingga adanya izin dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku Zeth Sahuburua.

"Saya tanya ke polisi tentang UU MD3 karena saya kurang mengerti. Oleh sebab itu mereka bilang nunggu tiga hari setelah ada izin dari Gubernur. Anggota Dewan (Jimy G Sitanala) tersebut tidak ditahan, hanya berkeliaran saja," tuturnya.

Baca: Ayah Korban Tabrakan Anggota DPRD Dihadirkan di MK

Ketidakadilan tersebut membuat keluarga korban kecewa dengan adanya UU MD3. Apalagi, Frederik baru mendapatkan informasi terkait izin dari Gubernur pada Minggu, 15 April 2018, sedangkan anaknya tewas pada Minggu, 25 Maret 2018.

"15 April ada izin dari Gubernur dan pelaku ditahan dimasukkan ke sel. Jenjang waktu 20 hari itu dia tidak ditahan. Makanya kita dari pihak korban merasa resah dengan Undang-Undang MD3 ini," 

Dia meminta MK memperhatikan masalah yang menimpanya. Frederik tak mau hal yang sama terjadi kepada orang lain saat harus berhadapan dengan legislator.



(OGI)