Jakarta: TNI Angkatan Darat menemukan kesalahan prosedur permohonan penggunaan kendaraan tempur tank M113A-1 di Batalyon Mekanis 412/BES. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Alfret Denny Tuejeh memastikan, pelanggaran prosedur akan ditindaklanjuti.
"Kesalahan prosedur ini akan ditindaklanjuti, tanggung jawab yang pasti berada di tangan komandan batalyon," kata Alfret di Kartika Media Center, Jalan Abdurahman Saleh, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Maret 2018.
Penggunaan kendaraan tempur (ranpur) dalam kegiatan sipil memiliki prosedur yang panjang. Permohonan penggunaan yang disampaikan kepada unit terkait akan diteruskan secara berjenjang hingga Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Keputusan pemberian izin pun ada di tangan KSAD. Jika diizinkan, KSAD akan memberikan surat izin kepada bawahan secara berjenjang, hingga diterima kembali oleh batalyon terkait.
(Baca juga: TNI AD Temukan Pelanggaran Prosedur dalam Kasus Kecelakaan Tank)
Tapi, dalam kasus kecelakaan ranpur di Sungai Bogowonto, kata Alfret, izin berhenti di batalyon. "Karena dia (komandan batalyon) tidak melapor ke atas, dia yang bertanggung jawab, kenapa dia melaksanakan itu tanpa melaporkan kepada komandan di atasnya," kata Alfret.
Komandan Puspom AD Mayjen TNI Rudi Yulianto menambahkan, hasil penyelidikan telah diterima dari tim yang bertugas. Keterangan pun telah dikumpulkan dari lima saksi dan prajurit yang terlibat dalam peristiwa itu.
Setelah keterangan terkumpul, TNI akan menetapkan anggota yang bersalah dalam peristiwa ini. Rudi menegaskan, TNI AD akan mengacu kepada Pasal 127 KUHPM, Pasal 13 ayat (1) KUHPM, dan Pasal 359 KUHP.
"Pasal KUHP-nya karena kelalaian menyebabkan orang lain meninggal. Itu referensi kami," jelas Rudi.
(Baca juga: Kronologi Kecelakaan Tank di Sungai Bogowonto)
Jakarta: TNI Angkatan Darat menemukan kesalahan prosedur permohonan penggunaan kendaraan tempur tank M113A-1 di Batalyon Mekanis 412/BES. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Alfret Denny Tuejeh memastikan, pelanggaran prosedur akan ditindaklanjuti.
"Kesalahan prosedur ini akan ditindaklanjuti, tanggung jawab yang pasti berada di tangan komandan batalyon," kata Alfret di Kartika Media Center, Jalan Abdurahman Saleh, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Maret 2018.
Penggunaan kendaraan tempur (ranpur) dalam kegiatan sipil memiliki prosedur yang panjang. Permohonan penggunaan yang disampaikan kepada unit terkait akan diteruskan secara berjenjang hingga Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Keputusan pemberian izin pun ada di tangan KSAD. Jika diizinkan, KSAD akan memberikan surat izin kepada bawahan secara berjenjang, hingga diterima kembali oleh batalyon terkait.
(Baca juga:
TNI AD Temukan Pelanggaran Prosedur dalam Kasus Kecelakaan Tank)
Tapi, dalam kasus kecelakaan ranpur di Sungai Bogowonto, kata Alfret, izin berhenti di batalyon. "Karena dia (komandan batalyon) tidak melapor ke atas, dia yang bertanggung jawab, kenapa dia melaksanakan itu tanpa melaporkan kepada komandan di atasnya," kata Alfret.
Komandan Puspom AD Mayjen TNI Rudi Yulianto menambahkan, hasil penyelidikan telah diterima dari tim yang bertugas. Keterangan pun telah dikumpulkan dari lima saksi dan prajurit yang terlibat dalam peristiwa itu.
Setelah keterangan terkumpul, TNI akan menetapkan anggota yang bersalah dalam peristiwa ini. Rudi menegaskan, TNI AD akan mengacu kepada Pasal 127 KUHPM, Pasal 13 ayat (1) KUHPM, dan Pasal 359 KUHP.
"Pasal KUHP-nya karena kelalaian menyebabkan orang lain meninggal. Itu referensi kami," jelas Rudi.
(Baca juga:
Kronologi Kecelakaan Tank di Sungai Bogowonto)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
