Jakarta: TNI-Polri perlu meyakinkan para anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) tetap bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pola itu dianggap yang terbaik dalam menumpas permasalahan kekerasan di Bumi Cenderawasih.
"Bagaimanapun juga mereka (OPM) ini masih menjadi warga dan berada di wilayah negara Indonesia. Paradigmanya memang harus tetap persuasif, meyakinkan mereka untuk tetap berada di NKRI," kata pengamat kepolisian Bambang Rukminto kepada Medcom.id, Kamis, 11 November 2021.
Menurut Bambang, pendekatan sosial-kultural harus terus diutamakan. Problemnya, ada sebagian kecil orang dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang terus mengganggu keamanan di Papua.
"Ini yang harus ditindak tegas," ujar Bambang.
Baca: Tumpas KKB di Papua, Polri Diminta Gunakan Pendekatan Ekonomi
Bambang mengakui memilah kelompok yang tak puas dengan kebijakan negara, seperti OPM, dengan pelaku kekerasan ekstrem memang tidak mudah. Namun, pendekatan sosial-kultural harus tetap diutamakan agar tidak memicu pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
"Jadi meyakinkan masyarakat Papua, jangan sampai terpapar dengan propaganda KKB. Caranya bagaimana? Dengan pendekatan sosiol-kultural tadi," kata Bambang.
TNI-Polri juga diminta membangun komunikasi dengan KKB untuk mencegah gangguan keamanan di Papua. Menurut dia, membangun komunikasi tetap penting walaupun KKB jelas sudah tidak sejalan dengan NKRI.
"Kalau komunikasi bisa dilakukan, kenapa tidak?" kata Bambang.
Bambang menyebut aparat juga ada yang terlibat memperjualbelikan senjata api ke KKB. Fenomena ini menunjukkan adanya problem ideologi di internal TNI-Polri.
"Bahwa ada problem lembaga ini tidak mampu meyakinkan ideologi NKRI pada anggotanya," ujar Bambang.
Jakarta:
TNI-Polri perlu meyakinkan para anggota
Organisasi Papua Merdeka (OPM) tetap bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pola itu dianggap yang terbaik dalam menumpas permasalahan kekerasan di Bumi Cenderawasih.
"Bagaimanapun juga mereka (OPM) ini masih menjadi warga dan berada di wilayah negara Indonesia. Paradigmanya memang harus tetap persuasif, meyakinkan mereka untuk tetap berada di NKRI," kata pengamat kepolisian Bambang Rukminto kepada
Medcom.id, Kamis, 11 November 2021.
Menurut Bambang, pendekatan sosial-kultural harus terus diutamakan. Problemnya, ada sebagian kecil orang dari
kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang terus mengganggu keamanan di Papua.
"Ini yang harus ditindak tegas," ujar Bambang.
Baca:
Tumpas KKB di Papua, Polri Diminta Gunakan Pendekatan Ekonomi
Bambang mengakui memilah kelompok yang tak puas dengan kebijakan negara, seperti OPM, dengan pelaku kekerasan ekstrem memang tidak mudah. Namun, pendekatan sosial-kultural harus tetap diutamakan agar tidak memicu pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
"Jadi meyakinkan masyarakat Papua, jangan sampai terpapar dengan propaganda KKB. Caranya bagaimana? Dengan pendekatan sosiol-kultural tadi," kata Bambang.
TNI-Polri juga diminta membangun komunikasi dengan KKB untuk mencegah gangguan keamanan di Papua. Menurut dia, membangun komunikasi tetap penting walaupun KKB jelas sudah tidak sejalan dengan NKRI.
"Kalau komunikasi bisa dilakukan, kenapa tidak?" kata Bambang.
Bambang menyebut aparat juga ada yang terlibat memperjualbelikan senjata api ke KKB. Fenomena ini menunjukkan adanya problem ideologi di internal TNI-Polri.
"Bahwa ada problem lembaga ini tidak mampu meyakinkan ideologi NKRI pada anggotanya," ujar Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
