Jakarta: Polri tengah menyusun pola terbaik dalam menumpas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyarankan Polri menggunakan pendekatan ekonomi.
"Mewujudkan kesejahteraan dan komunikasi yang baik," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti kepada Medcom.id, Rabu, 10 November 2021.
Poengky mengatakan ada berbagai faktor yang menimbulkan gangguan keamanan di Papua. Antara lain, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan.
"Itu yang masih kurang merata jika dibandingkan dengan saudara-saudara dari provinsi lain," ujar Poengky.
Menurut dia, sejumlah faktor itu sejatinya telah diatasi dengan pemberian dana otonomi khusus (Otsus) bagi masyarakat Papua. Menurut dia, saat ini ada perubahan ke arah yang lebih baik. Namun, pemerataannya perlu ditingkatkan.
"Nah, perlu kesinambungan agar tidak ada yang merasa dilupakan," ucap dia.
Baca: Andika Tak Mau Pakai Strategi Perang di Papua, Polri Susun Pola Terbaik
Poengky juga menyarankan pelanggaran hukum yang dilakukan anggota KKB ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. Sehingga, ada keadilan bagi korban.
"Namun, dalam bertugas di lapangan, jangan sampai ada kekerasan berlebihan terhadap masyarakat," kata dia.
Poengky menyebut Polri diberi tugas melakukan operasi penegakan hukum dan operasi bersifat preventif, preemtif, serta kemanusiaan dalam mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). TNI, kata dia, diterjunkan untuk membantu Polri, khususnya dalam Operasi Nemangkawi di Papua.
"Untuk preventif, preemtif ada program Binmas Noken yang membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi," kata dia.
Sebelumnya, Polri tengah menyusun pola terbaik untuk Operasi Nemangkawi pada Januari 2022. Pasalnya, Panglima terpilih TNI Jenderal Andika Perkasa tidak ingin memakai pendekatan perang menangani konflik di Bumi Cenderawasih.
"Mulai awal Januari 2022 akan kita susun operasi baru. Tentunya dengan pola yang akan kita rumuskan Desember nanti (2021) bersama TNI," kata Asops Kapolri Irjen Imam Sugianto saat dikonfirmasi, Selasa, 9 November 2021.
Jakarta:
Polri tengah menyusun pola terbaik dalam menumpas
kelompok kriminal bersenjata (KKB) di
Papua. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyarankan Polri menggunakan pendekatan ekonomi.
"Mewujudkan kesejahteraan dan komunikasi yang baik," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti kepada Medcom.id, Rabu, 10 November 2021.
Poengky mengatakan ada berbagai faktor yang menimbulkan gangguan keamanan di Papua. Antara lain, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan.
"Itu yang masih kurang merata jika dibandingkan dengan saudara-saudara dari provinsi lain," ujar Poengky.
Menurut dia, sejumlah faktor itu sejatinya telah diatasi dengan pemberian dana otonomi khusus (Otsus) bagi masyarakat Papua. Menurut dia, saat ini ada perubahan ke arah yang lebih baik. Namun, pemerataannya perlu ditingkatkan.
"Nah, perlu kesinambungan agar tidak ada yang merasa dilupakan," ucap dia.
Baca:
Andika Tak Mau Pakai Strategi Perang di Papua, Polri Susun Pola Terbaik
Poengky juga menyarankan pelanggaran hukum yang dilakukan anggota KKB ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. Sehingga, ada keadilan bagi korban.
"Namun, dalam bertugas di lapangan, jangan sampai ada kekerasan berlebihan terhadap masyarakat," kata dia.
Poengky menyebut Polri diberi tugas melakukan operasi penegakan hukum dan operasi bersifat preventif, preemtif, serta kemanusiaan dalam mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). TNI, kata dia, diterjunkan untuk membantu Polri, khususnya dalam Operasi Nemangkawi di Papua.
"Untuk preventif, preemtif ada program Binmas Noken yang membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi," kata dia.
Sebelumnya, Polri tengah menyusun pola terbaik untuk Operasi Nemangkawi pada Januari 2022. Pasalnya, Panglima terpilih TNI Jenderal Andika Perkasa tidak ingin memakai pendekatan perang menangani konflik di Bumi Cenderawasih.
"Mulai awal Januari 2022 akan kita susun operasi baru. Tentunya dengan pola yang akan kita rumuskan Desember nanti (2021) bersama TNI," kata Asops Kapolri Irjen Imam Sugianto saat dikonfirmasi, Selasa, 9 November 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
