Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Polda Metro Jaya. Foto: Medcom/Yona
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Polda Metro Jaya. Foto: Medcom/Yona

Laporan Luhut Terhadap 2 Pimpinan LSM Haris Azhar dan Fatia Diselisik

Nasional polri penembakan polisi pencemaran nama baik Luhut Pandjaitan
Siti Yona Hukmana • 22 September 2021 11:58
Jakarta: Polisi telah menerima laporan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan terhadap dua pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Laporan kasus dugaan pencemaran nama baik itu tengah diselidiki.
 
"Laporan polisi sudah kita terima, nanti akan kita arahkan kepada Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu, 22 September 2021. 
 
Yusri menyebut laporan itu nantinya akan dipelajari dan diteliti penyidik. Kemudian, penyidik akan memutuskan bisa tidak lanjut ke tahap penyelidikan. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Apakah ini memang akan naik ke tingkat penyelidikan," ujar Yusri. 
 
Dalam proses penyelidikan, penyidik akan meminta keterangan sejumlah saksi. Mulai dari saksi pelapor, saksi ahli, dan terlapor. 
 
"Jadi kita tunggu saja nanti seperti apa karena ini baru saja laporan polisinya datang, dibuatkan," ucap mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat itu.
 
Luhut melaporkan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Fatia Maulidiyanti. Luhut mempermasalahkan tayangan YouTube berjudul 'Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya'. Konten itu dianggap telah menebar fitnah terkait bisnis tambang di Papua.
 
Baca: Luhut Laporkan Pimpinan KontraS dan Lokataru
 
Selain pidana, Luhut juga akan melayangkan gugatan perdata terhadap Haris dan Fatia. Luhut akan menuntut keduanya membayar ganti rugi Rp100 miliar. 
 
Uang ratusan miliar itu jika dikabulkan hakim akan disumbangkan ke masyarakat Papua. Hal itu sebagai upaya pembuktian tuduhan dalam konten YouTube itu fitnah. 
 
Laporan Luhut teregistrasi dengan nomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 22 September 2021. Kedua terlapor dipersangkakan Pasal 45 ayat (3) jo 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP.
 
(NUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif