Jakarta: Isu konflik internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan jadi catatan khusus panitia seleksi (Pansel) dalam memilih calon pimpinan jilid V. Pansel diminta untuk serius menelaah rekam jejak para calon, khususnya kandidat dari Polri.
"Tapi persoalannya menurut undang-undang kita tidak boleh melarang siapapun untuk mendaftar. Oleh karena itu persoalannya adalah mereka harus melihat rekam jejak semua calon termasuk dari kepolisian," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin kepada Medcom.id, Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2019.
Menurut Ujang, kabar adanya kubu-kubuan di internal Lembaga Antirasuah bukan rahasia umum. Dia yakin, Pansel mengetahui banyak soal konflik internal tersebut.
Baca juga: KPK Berharap Pansel Pertimbangkan Capim Perempuan
Dia berharap Pansel bekerja profesional dalam menyaring para calon. Terpenting, kata dia, Pansel tidak terlibat dalam konflik kepentingan.
"Jadi calon-calon yang dianggap pencitraan, bersih dan jujur harus dicari track record-nya, sehingga mendapat catatan tidak baik ya tidak usah diluluskan demi kepentingan bangsa dan negara," tegas dia.
Di sisi lain, Ujang mengaku sulit memastikan proses seleksi capim jilid V berjalan dengan jujur apalagi terhindar dari konflik kepentingan. Apalagi, kata dia, masyarakat tidak bisa mengawal aktivitas baik dari komunikasi atau pertemuan-pertemuan yang dilakukan setiap anggota Pansel.
"Mereka harus mencari yang bersih, kredibel dan sesuai tuntutan Undang-Undang dan mampu membawa pemberantasan korupsi ke depan, karena ini harus dari hulu ke hilir, karena ketika panselnya tidak amanah ini yang menjadi persoalan ke depan," pungkasnya.
Jakarta: Isu konflik internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan jadi catatan khusus panitia seleksi (Pansel) dalam memilih calon pimpinan jilid V. Pansel diminta untuk serius menelaah rekam jejak para calon, khususnya kandidat dari Polri.
"Tapi persoalannya menurut undang-undang kita tidak boleh melarang siapapun untuk mendaftar. Oleh karena itu persoalannya adalah mereka harus melihat rekam jejak semua calon termasuk dari kepolisian," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin kepada
Medcom.id, Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2019.
Menurut Ujang, kabar adanya kubu-kubuan di internal Lembaga Antirasuah bukan rahasia umum. Dia yakin, Pansel mengetahui banyak soal konflik internal tersebut.
Baca juga:
KPK Berharap Pansel Pertimbangkan Capim Perempuan
Dia berharap Pansel bekerja profesional dalam menyaring para calon. Terpenting, kata dia, Pansel tidak terlibat dalam konflik kepentingan.
"Jadi calon-calon yang dianggap pencitraan, bersih dan jujur harus dicari
track record-nya, sehingga mendapat catatan tidak baik ya tidak usah diluluskan demi kepentingan bangsa dan negara," tegas dia.
Di sisi lain, Ujang mengaku sulit memastikan proses seleksi capim jilid V berjalan dengan jujur apalagi terhindar dari konflik kepentingan. Apalagi, kata dia, masyarakat tidak bisa mengawal aktivitas baik dari komunikasi atau pertemuan-pertemuan yang dilakukan setiap anggota Pansel.
"Mereka harus mencari yang bersih, kredibel dan sesuai tuntutan Undang-Undang dan mampu membawa pemberantasan korupsi ke depan, karena ini harus dari hulu ke hilir, karena ketika panselnya tidak amanah ini yang menjadi persoalan ke depan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
