Mantan Mensos yang juga mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham resmi menjadi tahanan KPK. Foto: MI/Adam Dwi.
Mantan Mensos yang juga mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham resmi menjadi tahanan KPK. Foto: MI/Adam Dwi.

Idrus Marham Menjalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Juven Martua Sitompul • 16 Mei 2019 16:37
Jakarta: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan pemeriksaa mantan Menteri Sosial Idrus Marham. Dia kembali diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I yang menjerat Direktur Utama nonaktif PLN Sofyan Basir.
 
"Jadi karena kesaksian saya kemarin kepada Pak Sofyan Basir dan Samin Tan (pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal) belum selesai, jadi dilanjutkan," kata Idrus di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019.
 
Idrus kembali berkelit saat disinggung kaitannya dengan Samin Tan yang juga berstatus tersangka dalam kasus ini. Samin Tan merupakan salah satu pihak yang menyuap koleganya di Golkar, mantan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya kira tadinya Samin Tan orang India, jadi enggak tahu," kilah dia.
 
Sofyan bersama-sama dengan Eni dan Idrus diduga membantu memuluskan perusahaan BlackGold Natural Resources Limited sebagai konsorsium penggarap proyek PLTU Riau-I. Saham BlackGold salah satunya dimiliki Johannes Budisutrisno Kotjo, tersangka kasus ini.
 
Keterlibatan Sofyan berawal ketika direktur PT Samantaka Batubara mengirimi PLN surat pada Oktober 2015. Surat berisikan permohonan agar PLN memasukkan proyek dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Surat itu tak ditanggapi. Johannes sebagai pemilik PT Samantaka Batubara akhirnya mencari bantuan agar dibukakan jalan berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Mulut Tambang Riau-I.
 
Pertemuan terkait masalah ini kemudian diduga dilakukan beberapa kali. Pertemuan membahas proyek PLTU itu dihadiri mantan Eni, Sofyan, dan Johannes. Namun, beberapa pertemuan tak selalu dihadiri ketiga orang ini.
 
Pada 2016, Sofyan menunjuk Johannes mengerjakan proyek Riau-I. Pasalnya, mereka sudah memiliki kandidat mengerjakan PLTU di Jawa. Saat itu, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan PIK sejatinya belum terbit.
 
Baca: Dirut Pertamina Dicecar Soal Jabatan di PLN
 
PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW kemudian diketahui masuk RUPTL PLN. Johannes meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Sofyan lalu memerintahkan salah satu direktur PT PLN merealisasikan power purchase agreement (PPA) antara PLN dengan BlackGold Natural Resources dan China Huadian Engineering Indonesia (CHEC).
 
Sofyan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka merupakan pengembangan penyidikan Eni, Johannes, dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham yang telah divonis. Eni dihukum enam tahun penjara, Kotjo 4,5 tahun penjara, dan Idrus Marham 3 tahun penjara.
 
Sofyan dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif