Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Ketegasan MK Dinilai Bisa Mengakhiri Dualisme DPD

Nasional dpd ri DPD Pecat GKR Hemas
Fachri Audhia Hafiez • 13 Februari 2019 15:27
Jakarta: Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai, MK perlu tegas menyelesaikan konflik dualisme kewenangan antara Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang (OSO) dengan mantan Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas. Keputusan MK diyakini mampu mengakhiri konflik lantaran memiliki putusan tertinggi.
 
"Menurut saya MK harus berani punya terobosan agar tidak terjadi kemacetan. Keberanian untuk menetapkan legal standing saja, kalau subtansi menurut saya sudah jelas," kata Mahfud di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Februari 2019.
 
Mahfud menilai bila selama ini MK hanya menangani perkara antarlembaga, dia yakin konflik kepemimpinan internal DPD juga bisa diakhiri. Sebab, menyangkut antarelemen lembaga negara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Perkara berawal dari pelantikan kepemimpinan DPD yang terdiri dari Oesman Sapta Odang, Nono Sampono beserta Damayanti Lubis pada 2017 lalu. Ketiganya menggantikan kepemimpinan Mohammad Soleh, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dan Farouk Muhammad yang baru berjalan 2,5 tahun.
 
(Baca juga:GKR Hemas Jelaskan Polemik DPD kepada Presiden)
 
Jika mengacu pada putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Tata Tertib (Tatib) DPD, disebutkan jabatan pimpinan DPD RI adalah lima tahun.
 
"Selama ini diartikan lembaga melawan lembaga. Sekarang bisa enggak Hemas dan Pak Farouk ini dianggap sebuah lembaga melawan lembaga lain yaitu OSO dan kawan. MK harus kreatif mengambil (putusan) itu," ucap Mahfud.
 
GKR Hemas melaporkan dualisme kepemimpinan DPD ke MK. Gugatan dualisme DPD teregister dengan nomor perkara 1/SKLN-XVII/2019 pada 11 Januari 2019.
 
Hemas menentang pemilihan pelantikan OSO karena meyakini masa pimpinan DPD berlaku lima tahun. Pada putusan MA No. 20P/HUM/2017 menyebutkan masa jabatan pimpinan DPD sama dengan pimpinan lembaga tinggi lain, yaitu DPR dan MPR.
 

 

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif