Banjarnegara: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah membentuk 29 Desa Antikorupsi yang tersebar di 29 kabupaten/kota. Upaya itu mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekaligus menjadi provinsi percontohan.
"Saya terima kasih kades-kades sekarang juga menyambut dengan baik. Sebanyak 29 yang sudah kita kick off, sudah kita nilai beberapa," kata Ganjar pada acara Kick Off Desa Antikorupsi di Lapangan Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jateng, Kamis, 15 Desember 2022.
Sebanyak 29 Desa Antikorupsi di Jateng ialah Sijenggung, Maos Lor, Sudagaran, Tegalsambi, Kemiri Barat, Sumberejo, Sidorejo, dan Semayu. Kemudian Tangkil, Ngunut, Banyuurip, Jatilor, Pandansari, Logede, Ngampel Wetan, Jeblog, dan Cemani. Selanjutnya Jepang, Karangrejo, Kutoharjo, Paninggaran, Bojongnangka, Karangbawang, Karanggedang, Sraten, Sendang, Rembul, Banyubiru, dan Tanurejo.
Desa-desa tersebut berkomitmen turut serta dalam pemberantasan korupsi. Di antaranya menerapkan sistem transparansi anggaran, kemudahan pelayanan pada masyarakat, serta penyesuaian digitalisasi.
Ganjar menerangkan upaya yang dilakukan sebagai bentuk inisiasi lebih dini. Hal itu untuk mendukung program Desa Antikorupsi KPK pada 2023.
"Sebenarnya, kita mencoba menginisiasi lebih dini itu saja. Jadi, ketika KPK menyiapkan Desa Antikorupsi di tahun 2023 dan KPK kemarin sudah menstimulus adanya 10 Desa Antikorupsi dan kebetulan Banyubiru yang terbaik, maka buat saya momentumnya jangan hilang. Maka kita siapkan 29 desa," jelas dia.
Dia menjelaskan Desa Antikorupsi yang telah dibentuk bisa menjadi percontohan bagi desa lainnya. Dengan begitu, kata Ganjar, Jateng telah punya contoh konkret Desa Antikorupsi.
"Sehingga 7.809 desa kita dorong untuk melakukan dengan kesadaran sendiri," ungkap dia.
Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menyebut bahwa Ganjar Pranowo punya respon cepat terhadap program Desa Antikorupsi. Dia pun mengapresiasi langkah Ganjar.
"Program tahun 2023, ternyata 2022 sudah mulai, ya bagus. Ini menjadi trigger bagi pimpinan daerah yang lain juga," kata Wawan.
Dia menyebut semua Gubernur menyampaikan ingin mendukung program tersebut. Namun, Ganjar salah satunya yang mengimplementasikannya.
"Beberapa Gubernur menyampaikan, boleh enggak kita langsung (mulai) saja. Di Jateng sendiri menjadi contoh, makanya saya kasih apresiasi. Saat ini sudah ada 11 provinsi yang ada Desa Antikorupsi," ujar Wawan.
Banjarnegara: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah membentuk 29 Desa
Antikorupsi yang tersebar di 29 kabupaten/kota. Upaya itu mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekaligus menjadi
provinsi percontohan.
"Saya terima kasih kades-kades sekarang juga menyambut dengan baik. Sebanyak 29 yang sudah kita kick off, sudah kita nilai beberapa," kata Ganjar pada acara Kick Off Desa Antikorupsi di Lapangan Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jateng, Kamis, 15 Desember 2022.
Sebanyak 29 Desa Antikorupsi di Jateng ialah Sijenggung, Maos Lor, Sudagaran, Tegalsambi, Kemiri Barat, Sumberejo, Sidorejo, dan Semayu. Kemudian Tangkil, Ngunut, Banyuurip, Jatilor, Pandansari, Logede, Ngampel Wetan, Jeblog, dan Cemani. Selanjutnya Jepang, Karangrejo, Kutoharjo, Paninggaran, Bojongnangka, Karangbawang, Karanggedang, Sraten, Sendang, Rembul, Banyubiru, dan Tanurejo.
Desa-desa tersebut berkomitmen turut serta dalam pemberantasan
korupsi. Di antaranya menerapkan sistem transparansi anggaran, kemudahan pelayanan pada masyarakat, serta penyesuaian digitalisasi.
Ganjar menerangkan upaya yang dilakukan sebagai bentuk inisiasi lebih dini. Hal itu untuk mendukung program Desa Antikorupsi KPK pada 2023.
"Sebenarnya, kita mencoba menginisiasi lebih dini itu saja. Jadi, ketika KPK menyiapkan Desa Antikorupsi di tahun 2023 dan KPK kemarin sudah menstimulus adanya 10 Desa Antikorupsi dan kebetulan Banyubiru yang terbaik, maka buat saya momentumnya jangan hilang. Maka kita siapkan 29 desa," jelas dia.
Dia menjelaskan Desa Antikorupsi yang telah dibentuk bisa menjadi percontohan bagi desa lainnya. Dengan begitu, kata Ganjar, Jateng telah punya contoh konkret Desa Antikorupsi.
"Sehingga 7.809 desa kita dorong untuk melakukan dengan kesadaran sendiri," ungkap dia.
Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menyebut bahwa Ganjar Pranowo punya respon cepat terhadap program Desa Antikorupsi. Dia pun mengapresiasi langkah Ganjar.
"Program tahun 2023, ternyata 2022 sudah mulai, ya bagus. Ini menjadi
trigger bagi pimpinan daerah yang lain juga," kata Wawan.
Dia menyebut semua Gubernur menyampaikan ingin mendukung program tersebut. Namun, Ganjar salah satunya yang mengimplementasikannya.
"Beberapa Gubernur menyampaikan, boleh enggak kita langsung (mulai) saja. Di Jateng sendiri menjadi contoh, makanya saya kasih apresiasi. Saat ini sudah ada 11 provinsi yang ada Desa Antikorupsi," ujar Wawan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
