Jakarta: Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe merupakan sebuah refleksi kekecewaan atas dinamika yang terjadi di lapangan. Pejabat seharusnya memberi contoh kepatuhan terhadap hukum.
"Ironis ketika pejabat yang semestinya memberikan contoh dan komitmen tinggi dalam menghormati proses hukum yang tengah dihadapi, justru tidak memperlihatkan contoh dan komitmen tersebut secara maksimal," ujar Jaleswari kepada wartawan, Selasa, 27 September 2022.
Menurut dia, pihak Lukas Enembe dan kuasa hukumnya seharusnya menyerahkan perihal kesehatan kepada KPK. Lembaga antirasuah memiliki mekanisme tersendiri yang dapat dipastikan tidak akan mengurangi hak-hak tersangka.
"Sehingga urusan tersebut semestinya tidak secara sadar dan sengaja diperlakukan sebagai alasan yang dapat dipersepsikan merintangi upaya penegakan hukum," ujar dia.
Presiden Jokowi merespons terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Gubernur Papua Lukas Enembe. Presiden Jokowi menyampaikan pesan khusus untuk gubernur yang saat ini berstatus sebagai tersangka dugaan kasus korupsi itu.
Jokowi meminta Lukas Enembe bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan dugaan korupsi dan pencucian uang.
"Saya sudah sampaikan agar semua menghormati panggilan KPK, hormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya," tegas Jokowi di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Senin, 26 September 2022.
Presiden juga menekankan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Sehingga, semua orang harus menghormati proses hukum.
"Semua sama di mata hukum. Oleh karena itu, saya kira proses hukum di KPK semua harus dihormati," ujar Kepala Negara.
Jakarta: Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo (
Jokowi) terkait kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe merupakan sebuah refleksi kekecewaan atas dinamika yang terjadi di lapangan. Pejabat seharusnya memberi contoh kepatuhan terhadap hukum.
"Ironis ketika pejabat yang semestinya memberikan contoh dan komitmen tinggi dalam menghormati proses hukum yang tengah dihadapi, justru tidak memperlihatkan contoh dan komitmen tersebut secara maksimal," ujar Jaleswari kepada wartawan, Selasa, 27 September 2022.
Menurut dia, pihak
Lukas Enembe dan kuasa hukumnya seharusnya menyerahkan perihal kesehatan kepada KPK. Lembaga antirasuah memiliki mekanisme tersendiri yang dapat dipastikan tidak akan mengurangi hak-hak tersangka.
"Sehingga urusan tersebut semestinya tidak secara sadar dan sengaja diperlakukan sebagai alasan yang dapat dipersepsikan merintangi upaya penegakan hukum," ujar dia.
Presiden Jokowi merespons terkait
kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Gubernur Papua Lukas Enembe. Presiden Jokowi menyampaikan pesan khusus untuk gubernur yang saat ini berstatus sebagai tersangka dugaan kasus korupsi itu.
Jokowi meminta Lukas Enembe bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan dugaan korupsi dan pencucian uang.
"Saya sudah sampaikan agar semua menghormati panggilan KPK, hormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya," tegas Jokowi di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Senin, 26 September 2022.
Presiden juga menekankan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Sehingga, semua orang harus menghormati proses hukum.
"Semua sama di mata hukum. Oleh karena itu, saya kira proses hukum di KPK semua harus dihormati," ujar Kepala Negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
