Perdebatan Kuasa Hukum Lukas Enember dan MAKI

Jakarta: Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman angkat bicara terkait video, foto, dan dokumen yang beredar terkait Gubernur Lukas Enembe yang sedang bermain judi di sejumlah casino. Boyamin yakin hal itu bukan editan. "Saya yakin, sebelum menyampaikan kepada publik saya minta kepada teman-teman yang ahli photoshop untuk mengecek ada editan atau tidak, nyatanya tidak," kata Boyamin Saiman dalam tayangan Primetime News, Metro Tv, 25 September 2022. Boyamin mengungkap video dan foto yang diperoleh bersumber dari sejumlah orang yang mengirimkan kepadanya secara pribadi. Dia juga berani bertanggung jawab terhadap kebenaran dari informasi yang disampaikan. “Ada beberapa dari lingkarang Pak Lukas sendiri yang menyampaikan kepada saya berkaitan dengan aktivitasnya,” kata Boyamin. Baca juga: Tersangkut Dugaan Korupsi, Lukas Enembe Diminta Sadar Jika dokumen yang dipublikasikan dirasa tidak sesuai dengan fakta, Boyamin terbuka jika ingin berargumentasi. MAKI hanya berupaya untuk membantu KPK dan Lukas Enembe untuk mendapat kepastian. “Kalau memang ini segera diselesaikan bahwa memang dana tersebut halal, segera tuntas dan segera kita tutup.” tutur Boyamin Boyamin menjelaskan MAKI menghargai pernyataan dari kuasa hukum Lukas Enembe bahwa uang yang dipakai untuk judi merupakan hasil tambang. Dia meminta agar KPK dapat lebih terang mengungkap kasus ini. Tanggapan Kuasa Hukum Lukas Enembe Menanggapi video, foto, dan dokumen yang diungkap oleh MAKI, Kuasa Hukum Lukas Enembe, Aloysius Renwarin menduga adanya kepentingan pihak tertentu yang mengakibatkan Lukas Enembe diinvestigasi oleh MAKI. Sedangkan kepala daerah lain tidak. “Mungkin MAKI melakukan investigasi khusus kepada Gubernur Papua. Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jakarta, dan semua gubernur di Indonesia MAKI tidak investasi. Apakah ada titipan dari berbagai pihak?” tanya Aloysius dalam tayangan Primetime News, Metro TV, 25 September 2022. Aloysius meragukan investigasi yang dilakukan MAKI. Menurutnya dalam investigasi, NGO harus terlibat langsung dalam proses investigasi bukannya mendapat video, foto,  atau dokumen dari orang lain. (Imanuel Rymaldi Matatula)