Ilustrasi Medcom.id.
Ilustrasi Medcom.id.

Pasal Penghinaan Presiden Dinilai Perlu Dihapus

Yakub Pryatama Wijayaatmaja • 20 November 2022 19:19
Jakarta: Pengaturan pasal penghinaan terhadap lembaga negara, termasuk presiden, dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) perlu segera dihapus. Keberadaan ketentuan ini dinilai akan digunakan membungkam kritik dari masyarakat.
 
"Mengingat rekam jejak lembaga negara dan aparaturnya yang selama ini gemar melakukan kriminalisasi, saya sanksi pasal ini tidak akan digunakan untuk membungkam kritik dan suara masyarakat," papar Peneliti Imparsial Hussein Ahmad, kepada Media Indonesia, Minggu, 20 November 2022.
 
Bahkan, sejak awal Hussein berpendapat bahwa pasal aquo tidak tepat untuk dimasukan ke dalam KUHP dan tidak sejalan dengan demokrasi. Bahkan, lanjut Hussein, bisa mengancam pemenuhan HAM.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sudah sepatutnya pasal karat semacam itu dihapus. Pasal penghinaan terhadap presiden sungguh aneh ada di negara demokrasi seperti Indonesia," ungkapnya.
 
Biasanya, kata Hussein, delik penghinaan khusus terhadap pimpinan negara itu adanya di negara yang bentuknya kerajaan. "Indonesia kan bukan kerajaan dan Jokowi bukan raja," lanjut dia.
 
Sementara itu, Wakil Koordinator Kontra, Rivanlee Anandar, tidak yakin pasal tersebut tak akan jadi alat pembungkam kritik ataupun kriminalisasi warga negara yang vokal terhadap presiden atau lembaga negara.
 
"Tidak yakin. Tanpa keberadaan pasal tersebut dalam RKUHP pun praktik pembungkaman terjadi," tegas Rivanlee kepada Media Indonesia.
 

Baca juga: Pemerintah Ajukan Jadwal Rapat Finalisasi Revisi KUHP pada 23 November


 
Rivanlee mempertanyakan urgensi apa yang membuat presiden atau lembaga negara mengadukan hal tersebut. Rivanlee meminta pemerintah agar fokus bekerja ketimbang melaporkan seseorang atas kritiknya.
 
"Artinya dari situ bicara tentang efektivitas keberadaan pasal tersebut. Selama UU ITE belum direvisi, kultur penegakan hukum belum diperbaiki, pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP yang berkaitan dengan kebebesan berekspresi perlu dilihat sekritis mungkin," ujar Rivanlee.
 
Sebelumnya, pengaturan pasal penghinaan terhadap lembaga negara, termasuk presiden, dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) perlu batasan yang jelas. Jika tidak, pasal-pasal terkait penghinaan tersebut akan berpotensi menjadi masalah ketika sudah berlaku.
 
"Menurut saya, pasal-pasal terkait penghinaan terhadap lembaga negara dan penguasa umum dalam RKUHP akan berpotensi menjadi masalah apabila tidak kita berikan batasan yang ketat," ujar anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari.
 
(END)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif