KPK Rajin Pantau Perkembangan Hasil Audit Dugaan Korupsi Bansos di BPKP

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penyelidikan dugaan rasuah dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos) diusut. Lembaga Antikorupsi rutin memantau hasil penghitungan kerugian negara dalam proyek itu di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Kasus bansos, kita selalu nanya dan ada follow up apa kan kita harus tahu juga update yang dari sana (BPKP)," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Jakarta, Rabu, 5 Oktober 2022. Pemantauan penting dilakukan untuk pendalaman perkara. KPK juga membutuhkan temuan sementara dari hasil audit itu untuk dikonfirmasi ke sejumlah pihak yang didatangkan untuk diklarifikasi soal permasalahan itu. "Contoh misalnya ada temuan tapi sudah diselesaikan, ini kan jadi problem juga di kami, apakah kami akan meneruskan atau tidak," ujar Karyoto. KPK menegaskan pihaknya terus mencari bukti dugaan korupsi dalam pengadaan bansos ini meski penghitungan kerugian negaranya belum rampung. Sebagian hasil audit dari BPKP bahkan sudah dijadikan bahan untuk mengonfirmasi ke pihak yang didatangkan dalam penyelidikan kasus ini. "Karena sama pada saat nanti dilakukan penyelidikan dan penyidikan sudah dikembalikan dan itu terkoreksi dan itu ada aturannya dalam proses pertanggungjawaban keuangan negara," ucap Karyoto.   Sebelumnya, KPK berambisi menyelesaikan kasus rasuah pengadaan bansos dengan cepat. Lembaga Antikorupsi menunggu hasil audit dari BPKP. "Kami sebenarnya maunya cepat, namun demikian partner kita dalam hal penegakan tindak pidana korupsi yang sebagai ahli penghitung kerugian negara juga butuh waktu juga dalam hal menghitung," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Agustus 2022. Karyoto mengatakan pihaknya aktif berkoordinasi dengan BPKP menyelesaikan penghitungan kerugian negara dalam pengadaan bansos itu. Namun, penghitungan dari BPKP memakan waktu cukup lama.