Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Pemerintah Bakal Pidanakan Obligor BLBI yang Tak Lunasi Utang

Candra Yuri Nuralam • 26 Desember 2021 14:23
Jakarta: Pemerintah mendesak obligor BLBI melunasi utang. Pemerintah memberikan batas akhir pelunasan utang sampai akhir 2022.
 
"Kita lihat lah perkembangannya nanti, saya tidak menjanjikan apa-apa, tetapi kalau tidak selesai di akhir 2022, itu kita sudah mulai merancang tindak pidananya," kata Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam diskusi Chrosscheck by Medcom.id dengan tema 'Baru di Era Jokowi Pengemplang BLBI Tak Berkutik', Minggu, 26 Desember 2021.
 
Mahfud mengatakan obligor itu bisa dipidana dengan alasan penggelapan jaminan utang BLBI. Pemerintah sudah mengantongi skema pidana.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kenapa tindak pidana? Karena banyak tindak pidana juga. Misalnya menyerahkan buat surat (utang) tetapi barang yang jaminannya belum pernah diserahkan sertifikatnya," ujar Mahfud.
 
Mahfud juga menyebut pemerintah sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri untuk memindahkan kasus BLBI ke ranah pidana. Bareskrim siap menangkap obligor nakal.
 
"Sekarang masih diselidiki semuanya oleh Bareskrim, dan Bareskrim sudah mempunyai ancang-ancang ini, kalau perlu sudah mulai dilakukan penangkapan-penangkapan kalau sudah melakukan penggelapan," ucap Mahfud.
 
Pemerintah belum mau kasus masuk ranah pidana. Pemerintah masih memberikan waktu untuk obligor membayar utang.
 
"Tapi saya bilang jangan dulu, kita selesaikan secara perdata," tegas Mahfud.
 
Baca: Mahfud Ungkap Ada Obligor BLBI Palsukan Jaminan Sertifikat Tanah
 
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif