Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Ilustrasi. Foto: Medcom.id

Polri Kirim Surat Pencekalan Tersangka Kasus Robot Trading Fahrenheit

Fachri Audhia Hafiez • 18 Mei 2022 14:43
Jakarta: Polri mengirim surat pencekalan untuk lima tersangka investasi bodong robot trading Fahrenheit. Surat pencekalan itu untuk melengkapi syarat pengajuan red notice.
 
"Penyidik sudah kirim cekal ke Ditjen Imigrasi sebagai salah satu kelengkapan administrasi permintaan red notice," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko saat dikonfirmasi, Rabu, 18 Mei 2022.
 
Gatot mengatakan penyidik masih melengkapi administrasi lainnya. Salah satunya, terkait berkas daftar pencarian orang (DPO) yang diterbitkan Polri.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Setelahnya baru ajukan surat ke Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) untuk red notice-nya," ucap Gatot.
 
Bareskrim Polri terus mendalami kasus robot trading Fahrenheit guna mencari tersangka baru. Dittipideksus Bareskrim Polri menetapkan lima tersangka dalam kasus judi online itu.
 
Baca: Penahanan Fakarich, Wiky, dan Brian di Kasus Binomo Diperpanjang
 
Salah satunya, tersangka Henry Susanto yang merupakan bos Fahrenheit tersebut. Lalu, empat anak buahnya ditangkap Polda Metro Jaya, yakni D, ILJ, DBC, dan MF.
 
Henry Susanto disangkakan Pasal 62 Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dia terancam ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
 
Keempat tersangka dijerat Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) dan atau Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau Pasal 105 dan atau Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP.
 
(DEV)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif