Supermasi Hukum Diharapkan Lebih Baik Tahun ini

Jakarta: Penegakan hukum di Indonesia diharapkan mengalami perbaikan signifikan pada 2022. Sehingga, perilaku aparat penegak hukum yang arogan dan diskriminatif tidak terjadi lagi. "Agar setiap warga negara diperlakukan sama di depan hukum," ujar Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Erman Umar melalui keterangan tertulis, Rabu, 12 Januari 2022. Hal tersebut bisa tercapai jika instansi penegak hukum, semua lembaga negara baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dan semua stakeholder terkait dengan pranata hukum sama-sama menjaga, mengontrol, serta mengawal eksistensi Indonesia sebagai negara hukum. Kemudian, memperjuangkan supremasi hukum. Erman menilai penegakan hukum selama 2021 masih jauh dari harapan sebagai negara hukum. Sejatinya setiap warga negara harus diperlakukan sama di depan hukum tanpa ada diskriminatif. Contohnya, saat proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Hanya sebagian tokoh yang diproses hukum karena bersebrangan sikap terkait RUU Cipta Kerja dengan pemerintah. "Banyak sekali para tokoh, ahli hukum, dan LSM yang mengkritisi dan menentangnya (RUU Cipta Kerja) tetapi yang diproses hukum hanyalah Sahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Anton Permana karena dianggap bersebrangan, sementara pengkritis keras lain tidak ada yang di proses hukum," kata dia. Baca: Pemerintah Diminta Serius Tangani Kasus Investasi Bodong Menurut Erman, sikap kritis para tokoh wujud pelaksanaan hak konstitusional warga negara yang ada dalam Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dengan begitu, memproses dan mengadili orang yang mengkritik bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, warga negara menjadi tidak berani bersuara atas suatu hal yang dirasa tidak benar dalam kehidupan bernegara, karena takut ditangkap dan dipenjara. Hal ini akan menurunkan kadar demokrasi di Indonesia yang telah di perjuangkan dengan susah payah sejak reformasi.     Menurut dia, tindakan diskriminatif lainnya terjadi dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan yang menjerat eks Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Banyak tokoh dan pejabat yang terlihat melanggar tapi tidak diproses hukum. "Di Masyarakat sepanjang 2021, sering kita dengar ungkapan hukum tumpul ke atas tajam ke bawah, yang menggambarkan seakan-akan penegakan hukum yang tidak adil. Jika keadaan ini dibiarkan, kepercayaan rakyat terhadap hukum akan runtuh," ujar dia. Hal lain yang menjadi perhatian di 2022 adalah ketidakadilan menyangkut presidential threshold. Menurut dia, ambang batas presiden bertentantangan dengan Pasal UUD 1945, Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dia menegaskan KAI akan mendukung atau mendorong setiap perjuangan warga negara dan partai politik yang mempunyai legal standing untuk mengajukan judicial reveiw Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 UU tentang Pemilu, yang bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, dia menilai pasal itu sangat tidak adil secara politik. "Dan kita berharap semoga hakim-hakim Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan aturan presidential threshold bertentangan dengan UU 1945," ucap dia.