Jakarta: Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie menyebut masa lalu dan rekam jejak calon pimpinan (capim) KPK harus bersih. Hal itu untuk memastikan kualitas kinerjanya selama memimpin Lembaga Antirasuah.
"Khususnya saat awal menjabat tak boleh ada cela terkait korupsi bahkan tak terlibat KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme)," kata Jerry kepada Medcom.id, Kamis, 1 Agustus 2019.
Capim KPK harus rutin melaporkan dan memperbarui berkala Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal tersebut bisa menjadi salah satu bukti integritas capim.
Pimpinan KPK juga harus siap mundur jika tak mampu mengusut kasus besar yang belum terungkap. Misalnya kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara sekitar Rp4,58 triliun.
Baca juga: Pansel KPK Tak Ingin Terjebak Polemik Kasus Novel
Selain itu, rekam jejak capim yang berasal dari institusi advokat dan kehakiman juga perlu dipantau. Jerry menyebut capim dari advokat tidak boleh pernah membela koruptor.
"Untuk kehakiman tidak boleh pernah membebaskan tersangka koruptor," imbuh nya.
Dia mengusulkan komisioner KPK berasal dari berbagai kalangan seperti akademisi, profesional, jaksa, dan kepolisian. Hal ini, kata Jerry, untuk menyinkronkan peran dan fungsi KPK.
Sementara itu, dia mendorong DPR Komisi III tidak memperlama pemilihan ketua KPK. DPR harus imparsial dan tidak boleh ditunggangi kepentingan tertentu.
"Uji kelayakan dan kepatutan di DPR harus kredibel dan transparan. Hindari titipan partai maupun lembaga tertentu," tutur Jerry.
Jakarta: Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie menyebut masa lalu dan rekam jejak calon pimpinan (capim) KPK harus bersih. Hal itu untuk memastikan kualitas kinerjanya selama memimpin Lembaga Antirasuah.
"Khususnya saat awal menjabat tak boleh ada cela terkait korupsi bahkan tak terlibat KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme)," kata Jerry kepada
Medcom.id, Kamis, 1 Agustus 2019.
Capim KPK harus rutin melaporkan dan memperbarui berkala Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal tersebut bisa menjadi salah satu bukti integritas capim.
Pimpinan KPK juga harus siap mundur jika tak mampu mengusut kasus besar yang belum terungkap. Misalnya kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara sekitar Rp4,58 triliun.
Baca juga:
Pansel KPK Tak Ingin Terjebak Polemik Kasus Novel
Selain itu, rekam jejak capim yang berasal dari institusi advokat dan kehakiman juga perlu dipantau. Jerry menyebut capim dari advokat tidak boleh pernah membela koruptor.
"Untuk kehakiman tidak boleh pernah membebaskan tersangka koruptor," imbuh nya.
Dia mengusulkan komisioner KPK berasal dari berbagai kalangan seperti akademisi, profesional, jaksa, dan kepolisian. Hal ini, kata Jerry, untuk menyinkronkan peran dan fungsi KPK.
Sementara itu, dia mendorong DPR Komisi III tidak memperlama pemilihan ketua KPK. DPR harus imparsial dan tidak boleh ditunggangi kepentingan tertentu.
"Uji kelayakan dan kepatutan di DPR harus kredibel dan transparan. Hindari titipan partai maupun lembaga tertentu," tutur Jerry.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
