Jakarta: Pemberantasan korupsi dinilai bukan cuma tugas penegak hukum. Pengusaha juga memiliki kewajiban sama.
"(KPK) menekankan pentingnya peran serta aktif masyarakat, termasuk masyarakat dunia usaha dalam memberantas korupsi," kata Kepala Satuan Tugas Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) David Sepriwasa melalui keterangan tertulis, Jumat, 4 Agustus 2023.
KPK sudah mengajak banyak pengusaha berkolaborasi memberantas korupsi di Indonesia. Termasuk di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng).
"KPK mengajak pelaku dunia usaha di Provinsi Kalteng untuk memberantas korupsi sampai tuntas," ucap David.
Memastikan para pengusaha memberantas korupsi diyakini bisa menimbulkan ekosistem bisnis yang bersih. Kecurangan berupa pemberian suap maupun gratifikasi dijamin hilang.
Pencegahan korupsi dengan mengajak pengusaha ini harus dikolaborasikan dengan stakeholder terkait. Semua pihak wajib bergandengan tangan untuk memastikan tindakan kotor itu menghilang dari Indonesia.
"Untuk itu, kehadiran dari para pemangku kepentingan untuk mengetahui koridor hukum menjadi penting," ujar David.
Jakarta:
Pemberantasan korupsi dinilai bukan cuma tugas penegak hukum.
Pengusaha juga memiliki kewajiban sama.
"(KPK) menekankan pentingnya peran serta aktif masyarakat, termasuk masyarakat dunia usaha dalam memberantas korupsi," kata Kepala Satuan Tugas Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) David Sepriwasa melalui keterangan tertulis, Jumat, 4 Agustus 2023.
KPK sudah mengajak banyak pengusaha berkolaborasi memberantas korupsi di Indonesia. Termasuk di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng).
"KPK mengajak pelaku dunia usaha di Provinsi Kalteng untuk memberantas korupsi sampai tuntas," ucap David.
Memastikan para pengusaha memberantas korupsi diyakini bisa menimbulkan ekosistem bisnis yang bersih. Kecurangan berupa pemberian suap maupun gratifikasi dijamin hilang.
Pencegahan korupsi dengan mengajak pengusaha ini harus dikolaborasikan dengan stakeholder terkait. Semua pihak wajib bergandengan tangan untuk memastikan tindakan kotor itu menghilang dari Indonesia.
"Untuk itu, kehadiran dari para pemangku kepentingan untuk mengetahui koridor hukum menjadi penting," ujar David.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)