Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Fachri
Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Fachri

KPK Amankan Catatan Aliran Uang Terkait Dugan Korupsi Wali Kota Ambon

Fachri Audhia Hafiez • 21 Mei 2022 10:54
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan catatan aliran uang dari enam lokasi penggeledahan paksa di Ambon. Penggeledahan itu terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy (RL).
 
"Ditemukan dan diamankan bukti antara lain berbagai dokumen proyek hingga catatan aliran uang," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu, 21 Mei 2022.
 
Penyidik juga mengamankan sejumlah barang elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Namun, KPK belum memerinci mengenai barang elektronik yang ditemukan tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Penyidik, kata Ali, akan melakukan analisa lebih lanjut terhadap semua temuan tersebut. Lalu, dikonfirmasi kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam perkara.
 
"Segera dilakukan analisa menyeluruh atas bukti-bukti ini yang kemudian disita untuk melengkapi berkas perkara termasuk pula akan dikonfirmasi pada para tersangka," ujar Ali.
 
Baca: Wali Kota Ambon Pasrah Ditangkap KPK
 
Keenam lokasi penggeledahan itu meliputi ruang kerja mepala dinas dan ruang sekretaris serta ruang staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ambon, beberapa ruangan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Ambon, dan beberapa ruangan di Kantor Inspektorat Kota Ambon.
 
Kemudian, beberapa ruangan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ambon, sebuah rumah kediaman yang beralamat di Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dan sebuah rumah kediaman yang beralamat di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.
 
Richard ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail di Ambon pada 2020. Dia juga ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi.
 
Selain Richard, dua pihak lain ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ialah Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemkot Ambon, Andrew Erin Hehanussa, dan karyawan Alfamidi Kota Ambon, Amri, yang dinyatakan buron.
 

 
Richard diduga mematok Rp25 juta kepada Amri untuk menyetujui dan menerbitkan dokumen izin ritel. Dokumen itu berupa Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 
Selain itu, Amri juga mengguyur Richard Rp500 juta untuk penerbitan persetujuan prinsip pembangunan untuk 20 gerai usaha retail. Uang diberikan bertahap melalui Andrew.
 
KPK juga menduga Richard menerima aliran sejumlah dana dari berbagai pihak sebagai gratifikasi. Hal itu masih didalami tim penyidik KPK.
 
Richard dan Andrew disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sedangkan, Amri disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
(DEV)
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif