Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean. Medcom.id/Fachri
Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean. Medcom.id/Fachri

Tak Cukup Bukti, Laporan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK Disetop

Nasional KPK ASN Dewan Pengawas KPK
Candra Yuri Nuralam • 23 Juli 2021 13:56
Jakarta: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) tidak melanjutkan penyelidikan dugaan pelanggaran etik lima pimpinan Lembaga Antirasuah. Kasus itu dinilai tak cukup bukti untuk dibawa ke sidang etik.
 
"Dewan Pengawas secara musyawarah dan mufakat berkesimpulan seluruh dugaan pelanggaran kode etik, dan pedoman perilaku yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK, sebagaimana disampaikan dalam surat pengaduan kepada Dewas tidak cukup bukti, sehingga tidak memenuhinya syarat untuk dilanjutkan ke sidang etik," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Kantor Dewas KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Juli 2021.
 
Dewas menilai seluruh laporan pegawai yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak kuat. Bukti yang diberikan juga tidak jelas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Anggota Dewas KPK Harjono menjelaskan salah satu laporan itu terkait dugaan Ketua KPK Firli Bahuri menambah sebuah pasal sebelum rapat pelaksanaan TWK. Setelah diperiksa, tidak ada bukti yang jelas tentang tudingan tersebut.
 
"Sehingga tidak benar, dugaan pasal TWK merupakan pasal yang ditambahkan saudara Firli Bahuri," ujar Harjono.
 
Baca: Dewas Sebut Hukuman Etik Penyidik dan Firli Tak Bisa Dibandingkan
 
Dewas juga tak menemukan bukti pimpinan KPK tidak memberitahu konsekuensi gagal dalam pelaksanaan TWK. Berdasarkan temuan Dewas, pimpinan KPK sudah menyosialisasikan dan memberitahu para pegawai tentang TWK dan konsekuensinya dengan baik.
 
Dewas juga menyebut tidak ada pegawai yang melaporkan kejanggalan soal TWK ke pimpinan. Dalam temuan Dewas, laporan kejanggalan TWK ada di instansi lain.
 
Dewas menegaskan sudah bijak menentukan lanjutan laporan pegawai yang gagal dalam TWK. Ada 42 bukti rekaman dan dokumen yang didalami selama pemeriksaan berlangsung.
 
Selain itu, Dewas memeriksa terlapor, pelapor, perwakilan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kemenpan RB, dan Kemenkum HAM terkait laporan itu. Mereka semua dimintai keterangan dengan rinci untuk menentukan keputusan kelanjutan laporan.
 
Semua pimpinan KPK dilaporkan 75 pegawai yang gagal dalam TWK ke Dewas. Ada tiga tudingan pelanggaran etik terhadap para pimpinan.
 
Pertama, para pimpinan dinilai tidak jujur saat sosialisasi efek dari TWK. Lalu, pimpinan KPK diduga mendukung adanya soal yang berbau pornografi dalam TWK. Para pegawai menilai pimpinan KPK seharusnya protes jika ada pertanyaan berbau pornografi.
 
Terakhir, pimpinan KPK diduga bertindak sewenang-wenang dalam membebastugaskan para pegawai. Pembebastugasan itu dinilai tidak didasari aturan yang berlaku.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif