Jakarta: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyambangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Kamis, 17 Juni 2021. Komisioner KPK dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria bakal memenuhi panggilan Komnas HAM.
"Kepala BKN, hari Kamis. Gentleman agreement-nya, kesepakatan ketika kami dalami di pemeriksaan pertama untuk teman-teman di BKN, menyatakan bahwa ketika ada pendalaman," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Jakarta Selatan, Selasa, 15 Juni 2021.
Anam mengatakan BKN sebelumnya sudah mengirimkan utusan untuk menggantikan pemanggilan Bima. Menurut dia, ada beberapa informasi yang perlu dikonfirmasi langsung ke Bima.
Baca: Pimpinan KPK Akan Sambangi Komnas HAM pada 17 Juni
Informasi tersebut hanya bisa diperoleh dari Bima dan tak bisa diwakilkan. Komnas HAM juga membutuhkan beberapa informasi tambahan dari Bima.
"Mereka siap untuk memberikan keterangan berikutnya dan kami agendakan hari Kamis," ujar Anam.
Anam berharap Bima hadir dalam pemanggilan itu. Komnas HAM butuh keterangan Bima untuk mendalami laporan dugaan keganjilan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Jakarta: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyambangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Kamis, 17 Juni 2021. Komisioner KPK dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (
BKN) Bima Haria bakal memenuhi panggilan Komnas HAM.
"Kepala BKN, hari Kamis.
Gentleman agreement-nya, kesepakatan ketika kami dalami di pemeriksaan pertama untuk teman-teman di BKN, menyatakan bahwa ketika ada pendalaman," kata Komisioner
Komnas HAM Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Jakarta Selatan, Selasa, 15 Juni 2021.
Anam mengatakan BKN sebelumnya sudah mengirimkan utusan untuk menggantikan pemanggilan Bima. Menurut dia, ada beberapa informasi yang perlu dikonfirmasi langsung ke Bima.
Baca:
Pimpinan KPK Akan Sambangi Komnas HAM pada 17 Juni
Informasi tersebut hanya bisa diperoleh dari Bima dan tak bisa diwakilkan. Komnas HAM juga membutuhkan beberapa informasi tambahan dari Bima.
"Mereka siap untuk memberikan keterangan berikutnya dan kami agendakan hari Kamis," ujar Anam.
Anam berharap Bima hadir dalam pemanggilan itu. Komnas HAM butuh keterangan Bima untuk mendalami laporan dugaan keganjilan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)