Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut dugaan penerimaan gratifikasi Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Gratifikasi itu terkait carter pesawat pribadi saat kunjungan kerja ke Medan dan Aceh pada 2020.
"Kami mendesak KPK segera melakukan penyelidikan kasus dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi yang digunakan Suharso," kata Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, melalui keterangan tertulis, Selasa, 12 Juli 2022.
KPK juga diminta mendalami kejanggalan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik Suharso pada periodik 2018 dan 2019 ke atas. Kekayaan Suharso pada 2018 cuma Rp84 juta, lalu pada 2019 naik menjadi 59,8 miliar.
Kenaikan yang terlalu jomplang juga diminta diusut. KPK diminta bertindak.
"Ini seharusnya juga ditelusuri KPK, kasus harta pejabat naik signifikan. Maka disebabkan oleh apa? Harus dibuka kepada publik," kata Uchok.
Di sisi lain, PPP disarankan mengganti ketua umum. Suharso Monoarfa dinilai tidak lagi cocok memimpin di PPP.
"Kalau memang PPP ingin melaju cepat, maka harus digantikan ketuanya," kata dia.
Suharso tengah mendapatkan banyak protes belakangan ini. Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali didatangi massa. Aksi masih dengan tuntutan yang sama, meminta Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mundur dari jabatannya.
"Ini aksi keenam kami, yang merupakan keprihatinan terhadap sikap arogansi Suharso selaku Ketua Umum DPP PPP," ujar Ketua Front Kader Penyelamat PPP Syaiful Rachmat Basuki di Jakarta, Senin, 11 Juli 2022.
Syaiful menyebut selama ini Suharso tidak bisa menjalankan partai sesuai dengan konstitusi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Sehingga, kata dia, hal itu bisa menghancurkan partai.
Jakarta:
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut dugaan penerimaan
gratifikasi Kepala
Bappenas Suharso Monoarfa. Gratifikasi itu terkait carter pesawat pribadi saat kunjungan kerja ke Medan dan Aceh pada 2020.
"Kami mendesak KPK segera melakukan penyelidikan kasus dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi yang digunakan Suharso," kata Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, melalui keterangan tertulis, Selasa, 12 Juli 2022.
KPK juga diminta mendalami kejanggalan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik Suharso pada periodik 2018 dan 2019 ke atas. Kekayaan Suharso pada 2018 cuma Rp84 juta, lalu pada 2019 naik menjadi 59,8 miliar.
Kenaikan yang terlalu jomplang juga diminta diusut. KPK diminta bertindak.
"Ini seharusnya juga ditelusuri KPK, kasus harta pejabat naik signifikan. Maka disebabkan oleh apa? Harus dibuka kepada publik," kata Uchok.
Di sisi lain, PPP disarankan mengganti ketua umum. Suharso Monoarfa dinilai tidak lagi cocok memimpin di PPP.
"Kalau memang PPP ingin melaju cepat, maka harus digantikan ketuanya," kata dia.
Suharso tengah mendapatkan banyak protes belakangan ini. Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali didatangi massa. Aksi masih dengan tuntutan yang sama, meminta Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mundur dari jabatannya.
"Ini aksi keenam kami, yang merupakan keprihatinan terhadap sikap arogansi Suharso selaku Ketua Umum DPP PPP," ujar Ketua Front Kader Penyelamat PPP Syaiful Rachmat Basuki di Jakarta, Senin, 11 Juli 2022.
Syaiful menyebut selama ini Suharso tidak bisa menjalankan partai sesuai dengan konstitusi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Sehingga, kata dia, hal itu bisa menghancurkan partai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
