Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Antara/Reno Esnir
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Antara/Reno Esnir

KPK Menyoroti Aliran Uang ke Menpora

Nasional OTT Pejabat Kemenpora
Juven Martua Sitompul • 21 Mei 2019 14:08
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terkait aliran uang kepada Menpora Imam Nahrawi senilai Rp11,5 miliar. Jaksa akan menganalisis putusan hakim dan menyerahkan rekomendasi kepada pimpinan KPK.
 
"Kalau ada fakta tentang tindak pidana lain atau pelaku lain maka analisis itu juga dapat merekomendasikan pada pimpinan untuk melakukan pengembangan perkara," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin, 21 Mei 2019.
 
Menurut Febri, sejak awal KPK tidak begitu saja percaya dengan bantahan Imam dan staf pribadinya Miftahul Ulum. Apalagi, dalam putusannya, majelis hakim mengesampingkan pengelakan keduanya selama persidangan. Komisi Antikorupsi bakal meminta pertanggungjawaban pejabat Kemenpora yang terlibat, khususnya Imam dan Miftahul.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami juga menduga ada ruang lingkup perkara yang lain atau pihak lain yang mesti dilihat aspek pertanggungjawaban pidananya," tegas Febri.
 
Dalam putusan Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta meyakini uang senilai Rp11,5 miliar mengalir ke Imam Nahrawi. Uang suap dana hibah Kemenpora kepada KONI itu diserahkan kepada Imam melalui Miftahul Ulum dan staf protokol Kemenpora, Arief Susanto.
 
Miftahul Ulum menerima uang dengan rincian sebanyak Rp2 miliar yang diserahkan di kantor KONI pada Maret 2018. Kemudian, Rp500 juta diserahkan di ruang kerja Sekjen KONI pada Februari 2018. Selanjutnya, Rp3 miliar melalui Arief Susanto yang menjadi orang suruhan Ulum.
 
Kemudian, Rp3 miliar kepada Ulum di ruang kerja Sekjen KONI pada Mei 2018. Selanjutnya, penyerahan Rp3 miliar dalam mata uang asing. Uang diserahkan sebelum lebaran di Lapangan Tenis Kemenpora pada 2018.
 
Menurut hakim, meski Imam dan stafnya membantah menerima uang, pemberian uang itu diakui para terdakwa dan saksi lainnya. Dalam putusannya, Hamidy divonis 2 tahun 8 bulan penjara dan dihukum membayar denda Rp100 juta subsider 2 bulan kurungan.
 
Baca: KPK Tunggu Jaksa Jerat Pihak Lain di Kasus Suap KONI
 
Hamidy terbukti menyuap Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana, pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Purnomo, dan staf Kemenpora Eko Triyanta.
 
Perbuatan itu dilakukan Hamidy bersama-sama dengan Bendahara KONI Johny E Awuy. Hamidy dan Johny terbukti memberikan 1 unit Toyota Fortuner hitam dan uang Rp300 juta kepada Mulyana. Selain itu, Mulyana diberikan kartu ATM debit BNI dengan saldo Rp100 juta.
 
Kemudian, Johny dan Hamidy juga memberikan ponsel merek Samsung Galaxy Note 9 kepada Mulyana. Selain itu, Hamidy juga memberikan uang Rp215 juta kepada Adhi Purnomo dan Eko Triyanta.
 
Pemberian hadiah bertujuan agar Mulyana dan dua orang lainnya membantu mempercepat proses persetujuan dan pencairan dana hibah Kemenpora yang akan diberikan kepada KONI.
 
KONI mengajukan proposal bantuan dana hibah kepada Kemenpora dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada multi event 18th Asian Games 2018 dan 3rd Asian Para Games 2018.
 
Termasuk, proposal dukungan KONI dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi Tahun 2018.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif