Eks Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Foto: Medcom.id/Dheri Agriesta
Eks Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Foto: Medcom.id/Dheri Agriesta

Uang Wiranto Diduga Dipakai Eks Bendum Hanura Berbisnis

Nasional partai hanura
Fachri Audhia Hafiez • 06 November 2019 17:22
Jakarta: Eks Bendahara Umum Hanura, Bambang Sujagad Susanto, dinilai tak beritikad baik mengembalikan uang eks Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Bambang dilaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
 
"Kalau ada itikad baik enggak dibawa sampai Pengadilan," kata pengacara Wiranto, Adi Warman saat dihubungi Medcom.id, Rabu, 6 November 2019.
 
Adi mengungkapkan Wiranto menitipkan uang 2,31 juta dolar Singapura atau setara Rp23,66 miliar pada Bambang melalui perjanjian hitam di atas putih. Uang milik pribadi Wiranto itu harus disetorkan ke bank sewaktu-waktu kliennya membutuhkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun, sejak surat perjanjian diteken pada 24 November 2009, uang tak kunjung diserahkan ke Wiranto dengan berbagai macam alasan. Uang diduga digunakan Bambang buat keperluan bisnis.
 
"Alasannya dia mengalami kerugian, usahanya rugi. Terus nanti (akan) jual tanah atau jual aset, nanti (baru) dikembalikan gitu," ungkap Adi.
 
Adi menambahkan gugatan dilayangkan lantaran Wiranto khawatir ada pihak yang mengklaim uang tersebut milik partai. "Kalau ada orang yang mempertanyakan bahwa itu uang partai ya saya tegaskan itu enggak benar. Itu uang pribadi Pak Wiranto," tegas dia.
 
Wiranto menggugat Bambang lantaran wanprestasi atau ingkar janji pada surat perjanjian ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Bambang diminta mengembalikan uang total Rp44,9 miliar.
 
Selain uang Rp23,66 miliar yang harus dikembalikan, Bambang juga diminta membayar ganti rugi Rp2,8 miliar. Bambang juga digugat membayar bunga yang dihitung sejak 24 November 2009 hingga gugatan a quo diajukan senilai Rp18,5 miliar.
 
Wiranto juga meminta PN Jakarta Pusat menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini. Bambang diminta membayar uang paksa (dwangsom) Rp5 juta per hari apabila tidak memenuhi isi putusan.
 
Gugatan mantan Panglima TNI itu masih bergulir. Gugatan dengan nomor perkara
538/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst itu tengah memasuki tahap mediasi.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif