Jakarta: Bisnis narkoba oleh politikus disebut berpotensi marak jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Cara itu dinilai akan dipakai oleh para bakal calon legislatif (caleg) untuk memperoleh ongkos politik dengan mudah.
"Ya potensi sangat besar bahwa para caleg, atau politisi yang mungkin mau nyaleg lagi sangat besar peluangnya, kemungkinannya bagi mereka, untuk mencari biaya politik dari uang-uang yang haram dari praktik-praktik kejahatan seperti di Sumatra Selatan (Sumsel)," kata Ketua Indonesia Narcotic Watch (INW) Budi Tanjung saat dihubungi Medcom.id, Rabu, 8 Maret 2023.
Budi mengatakan hal itu karena menyoroti pernyataan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Petrus Reinhard Golose soal fenomena keterlibatan tokoh politik dalam peredaran narkoba yang disebut sebagai Narcopolitics. Petrus memperoleh informasi itu dari Kapolda dan Gubernur Sumsel.
Narcopolitics, kata Budi, disebut lazim ditemukan di Indonesia. Situasi ini juga dipengaruhi oleh pencarian sumber dana politik yang tinggi supaya bisa ikut kontestasi.
"Politikus diduga kuat bermain di area narkoba bahkan digunakan untuk membiayai kegiatan politiknya, sebenarnya itu bukan hal yang baru. Dulu kita mendengar pernah dengar oknum caleg yang kedapatan mengedarkan narkoba yang ketika itu disebutkan digunakan untuk biaya caleg juga," ucap Budi.
INW prihatin dengan masih maraknya bisnis narkoba. Bahkan, sampai menyentuh politikus. Bisnis itu diyakini juga berpeluang makin luas di tengah dampak ekonomi pascapandemi covid-19. Selain itu, peredaran narkoba yang belum mampu berakhir di Tanah Air karena adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum (APH).
Salah satunya yakni kasus eks Kapolda Sumatra Barat Irjen Teddy Minahasa Putra yang terjerat jual sabu sitaan Polres Bukittinggi. Keterlibatan APH seperti itu juga disebut sebagai rahasia umum.
"Maraknya peredaran narkoba di Indonesia tidak terlepas dari peran atau keterlibatan oknum-oknum aparat hukum kita dan itu sudah menjadi rahasia umum, banyak aparat penegak hukum kita yang nakal," ujar Budi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Jakarta: Bisnis
narkoba oleh politikus disebut berpotensi marak jelang Pemilihan Umum (
Pemilu) 2024. Cara itu dinilai akan dipakai oleh para bakal calon legislatif (
caleg) untuk memperoleh
ongkos politik dengan mudah.
"Ya potensi sangat besar bahwa para caleg, atau politisi yang mungkin mau nyaleg lagi sangat besar peluangnya, kemungkinannya bagi mereka, untuk mencari biaya politik dari uang-uang yang haram dari praktik-praktik kejahatan seperti di Sumatra Selatan (Sumsel)," kata Ketua Indonesia Narcotic Watch (INW) Budi Tanjung saat dihubungi
Medcom.id, Rabu, 8 Maret 2023.
Budi mengatakan hal itu karena menyoroti pernyataan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Petrus Reinhard Golose soal fenomena keterlibatan tokoh politik dalam peredaran narkoba yang disebut sebagai Narcopolitics. Petrus memperoleh informasi itu dari Kapolda dan Gubernur Sumsel.
Narcopolitics, kata Budi, disebut lazim ditemukan di Indonesia. Situasi ini juga dipengaruhi oleh pencarian sumber dana politik yang tinggi supaya bisa ikut kontestasi.
"Politikus diduga kuat bermain di area narkoba bahkan digunakan untuk membiayai kegiatan politiknya, sebenarnya itu bukan hal yang baru. Dulu kita mendengar pernah dengar oknum caleg yang kedapatan mengedarkan narkoba yang ketika itu disebutkan digunakan untuk biaya caleg juga," ucap Budi.
INW prihatin dengan masih maraknya bisnis narkoba. Bahkan, sampai menyentuh politikus. Bisnis itu diyakini juga berpeluang makin luas di tengah dampak ekonomi pascapandemi covid-19. Selain itu, peredaran narkoba yang belum mampu berakhir di Tanah Air karena adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum (APH).
Salah satunya yakni kasus eks Kapolda Sumatra Barat Irjen Teddy Minahasa Putra yang terjerat jual sabu sitaan Polres Bukittinggi. Keterlibatan APH seperti itu juga disebut sebagai rahasia umum.
"Maraknya peredaran narkoba di Indonesia tidak terlepas dari peran atau keterlibatan oknum-oknum aparat hukum kita dan itu sudah menjadi rahasia umum, banyak aparat penegak hukum kita yang nakal," ujar Budi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
