Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Aparat Terlibat Penembakan Pendeta Yeremia Harus Diproses di Peradilan Umum

Nasional papua kelompok sipil bersenjata kelompok bersenjata di papua
Siti Yona Hukmana • 22 Oktober 2020 15:47
Jakarta: Aparat TNI yang diduga terlibat penembakan pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya, Papua, diadili di peradilan umum. Peradilan umum dinilai sebagai wadah memenuhi hak dan keadilan keluarga korban.
 
"Apabila sudah berdasarkan proses pembuktian yang cukup oleh kepolisian serta didasarkan bukti permulaan yang menyakinkan pelakunya adalah aparat TNI, maka kami sangat mendesak akuntabilitas transparan dan terbuka di peradilan pidana umum," kata peneliti Amnesty Internasional Indonesia Ari Pramuditya dalam konferensi pers daring, Kamis, 22 Oktober 2020.
 
Ari tidak ingin aparat TNI yang terbukti terlibat penembakan diproses dalam peradilan militer. Dia khawatir dengan mekanisme akuntabilitas peradilan militer.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami sudah lama menyuarakan keprihatinan kami mengenai kurangnya transparansi pengadilan kita di Indonesia," ujar Ari.
 
Menurut Ari, dalam laporan Amnesty pada 2018, terdapat 69 kasus pembunuhan di luar hukum. Sebanyak 34 pembunuhan di antaranya diduga melibatkan aparat militer.
 
"Dari 34 kasus itu hanya enam yang diadili di pengadilan militer. Jadi ada 82 persen dari kasus itu pelakunya tidak dimintai pertanggungjawaban," ucap Ari.
 
Ari menilai pengadilan militer kurang transparan. Bahkan, kata dia, banyak kasus yang pelakunya tak dimintai pertanggungjawaban.
 
"Jadi kami dalam kasus yang ini sangat mendesak proses akuntabilitas militer yang transparan dan terbuka khususnya terhadap kasus yang menimpa Pendeta Yeremia," kata Ari.
 
Baca: Mahfud MD: Aparat Diduga Terlibat dalam Pembunuhan Pendeta di Intan Jaya
 
Ari mendorong tim pencari fakta gabungan (TGPF) tidak hanya melakukan investigasi di lapangan, namun juga di institusi militer. Menurut dia, mustahil pimpinan tidak mengetahui tindak kejahatan anggota jika benar terlibat penembakan Pendeta Yeremia.
 
"Jadi dalam hal ini kita harus mengetahui dengan jelas bahwa apakah atasannya melakukan kontrol dengan efektif terhadap anggota di lapangan untuk pasti memberikan otoritasi terhadap tindakan tersebut atau telah lalai setidaknya untuk melakukan pencegahan atas tindak kejahatan yang dilakukan bawahannya," ucap Ari.
 
Sementara itu, Wakil Koordinator II Komisi untuk Orang dan Korban Kekerasan (KontraS) Arif Nur Fikri mengatakan tidak ada alasan aparat TNI yang terlibat penembakan Pendeta Yeremia diproses dalam peradilan militer. Proses kasus ini diharap melalui mekanisme peradilan umum.
 
"Kalau kita melihat dari peristiwa kasus penembakan terhadap Pendeta Yeremia kitaa tidak melihat ada suatu bentuk kerugian yang dialami oleh pihak TNI," kata Arif.
 
Sebelumnya, hasil investigasi TGPF kasus penembakan di Intan Jaya, Papua, menyebutkan penembakan yang menewaskan Pendeta Yeremia Zanambani diduga dilakukan aparat keamanan. Pemerintah bakal menyelesaikan kasus itu sesuai hukum yang berlaku.
 
"Informasi dan fakta yang dikumpulkan di lapangan menunjukkan dugaan keterlibatan aparat. Walaupun ada juga kemungkinan dilakukan pihak ketiga," kata Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dikutip dari Media Indonesia, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2020.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif