Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua Hakim Agung Desnayeti dan Yohanes Priyana besok, 25 Maret 2024. Keduanya menjadi saksi dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.
Ketua Muda Mahkamah Agung (MA) bidang Pidana Suharto menyebut MA menghormati penuh proses hukum yang dilakukan KPK. Menurutnya, panggilan sebagai saksi merupakan kewajiban hukum yang tak bisa diabaikan.
“Maka bisa ditinggalkan bila bertemu kewajiban hukum yang lain sehingga memilih salah satu,” terang Suharto kepada Media Indonesia, Minggu, 24 Maret 2024.
Suharto mengaku pihaknya tak bisa menentukan hadir atau tidaknya kedua Hakim Agung tersebut ke KPK. Kedua Hakim Agung tersebut yang menentukan bakal hadir atau tidak.
“Kalau kepastian hadir memenuhi panggilan KPK sebagai saksi itu sebaiknya di konfirmasikan kepada yang bersangkutan. Kami tidak berani memastikan apakah Yang Mulia kedua Hakim Agung tersebut besok hadir atau tidak. Untuk pastinya tunggu saja besok,” tandasnya.
Kedua hakim agung itu sejatinya dipanggil pada Selasa, 19 Maret 2024. Namun, saat itu mereka mangkir dan KPK membuat jadwal pemeriksaan ulang.
KPK kembali menahan Gazalba Saleh pada Kamis, 30 November 2023. Perkara kali ini berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang.
Semua penerimaan itu tidak dilaporkan ke KPK selama 30 hari. Aset yang sudah dibeli pun tidak dicatatkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) oleh Gazalba.
Gazalba disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) memeriksa dua Hakim Agung Desnayeti dan Yohanes Priyana besok, 25 Maret 2024. Keduanya menjadi saksi dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.
Ketua Muda
Mahkamah Agung (MA) bidang Pidana Suharto menyebut MA menghormati penuh proses hukum yang dilakukan KPK. Menurutnya, panggilan sebagai saksi merupakan kewajiban hukum yang tak bisa diabaikan.
“Maka bisa ditinggalkan bila bertemu kewajiban hukum yang lain sehingga memilih salah satu,” terang Suharto kepada Media Indonesia, Minggu, 24 Maret 2024.
Suharto mengaku pihaknya tak bisa menentukan hadir atau tidaknya kedua Hakim Agung tersebut ke KPK. Kedua Hakim Agung tersebut yang menentukan bakal hadir atau tidak.
“Kalau kepastian hadir memenuhi panggilan KPK sebagai saksi itu sebaiknya di konfirmasikan kepada yang bersangkutan. Kami tidak berani memastikan apakah Yang Mulia kedua Hakim Agung tersebut besok hadir atau tidak. Untuk pastinya tunggu saja besok,” tandasnya.
Kedua hakim agung itu sejatinya dipanggil pada Selasa, 19 Maret 2024. Namun, saat itu mereka mangkir dan KPK membuat jadwal pemeriksaan ulang.
KPK kembali menahan Gazalba Saleh pada Kamis, 30 November 2023. Perkara kali ini berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang.
Semua penerimaan itu tidak dilaporkan ke KPK selama 30 hari. Aset yang sudah dibeli pun tidak dicatatkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) oleh Gazalba.
Gazalba disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)