Jakarta: Pemerintah diminta mempersiapkan matang rencana pemulangan ratusan warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS. Ini penting agar masyarakat merasa tenang.
"Mereka (pemerintah) harus seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), mantan koruptor harus diumumkan. Kalau gitu harus disampaikan ini mantan ISIS yang harus dipantau terus," kata anggota Komisi I DPR, Syaifullah Tamliha di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Februari 2020.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga menyebut penting menanamkan kembali ideologi Pancasila. Ini mesti dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN).
"Mereka wajib mengikuti bela negara, sehingga otaknya bisa dicuci, tidak menular ke masyarakat Indonesia yang lain," tutur dia.
Aktivitas di kamp al-Hol di Suriah. (Foto: AFP)
Dia meminta keberadaan eks ISIS di Tanah Air jangan sampai membuat resah masyarakat. Pemerintah harus menjamin aktivitas mereka tidak membawa pengaruh negatif.
"Kita tetap harus memiliki standar yang jelas," kata dia.
Sebanyak 600 WNI eks ISIS rencananya dipulangkan ke Tanah Air. Indonesia disebut wajib menerima dan membina WNI yang terpapar paham radikal. Mereka diharapkan bisa kembali menjadi WNI yang baik.
Jakarta: Pemerintah diminta
mempersiapkan matang rencana pemulangan ratusan warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS. Ini penting agar masyarakat merasa tenang.
"Mereka (pemerintah) harus seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), mantan koruptor harus diumumkan. Kalau gitu harus disampaikan ini mantan ISIS yang harus dipantau terus," kata anggota Komisi I DPR, Syaifullah Tamliha di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Februari 2020.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga menyebut penting menanamkan kembali ideologi Pancasila. Ini mesti dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN).
"Mereka wajib mengikuti bela negara, sehingga otaknya bisa dicuci, tidak menular ke masyarakat Indonesia yang lain," tutur dia.
Aktivitas di kamp al-Hol di Suriah. (Foto: AFP)
Dia meminta keberadaan eks ISIS di Tanah Air jangan sampai membuat resah masyarakat. Pemerintah harus menjamin aktivitas mereka tidak membawa pengaruh negatif.
"Kita tetap harus memiliki standar yang jelas," kata dia.
Sebanyak 600 WNI eks ISIS rencananya dipulangkan ke Tanah Air. Indonesia disebut wajib menerima dan membina WNI yang terpapar paham radikal. Mereka diharapkan bisa kembali menjadi WNI yang baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
