Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak khawatir tersangka kasus rasuah pengadaan truk angkut dan kendaraan kebencanaan di Badan SAR Nasional (Basarnas) menghilangkan bukti. Sebab, ada aturan ketat dalam pengelolaan dokumen penting.
"Bukti-bukti itu kan ada aturannya untuk menyimpan alat bukti dan lain sebagainya pasti ada semuanya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 16 Agustus 2023.
Alex menjelaskan penghilangan dokumen penting bisa berurusan dengan hukum. KPK juga belum pernah menemukan kasus dengan tersangka menghilangkan bukti.
"Sejauh ini belum ada instansi lembaga pemerintah yang menghilangkan barang bukti," ucap Alex.
Transaksi keuangan terkait perkara juga tidak mungkin bisa dihilangkan. Sebab, aliran dana di perbankan bisa diminta kapanpun.
"Kalau transaksi keuangan? Itu kita bisa cek juga di bank," ujar Alex.
Kepala Baguna Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Max Ruland Boseke tersandung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicle di Basarnas. KPK sudah minta Ditjen Imigrasi mencegah Max.
"Aktif dalam daftar cegah, masa pencegahan 17 Juni 23 sampai dengan 17 Desember 23," tulis daftar cegah Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham yang dikutip pada Kamis, 10 Agustus 2023.
Max Ruland pernah menjabat sebagai Sestama Basarnas. Status hukumnya tidak dipaparkan dalam daftar cegah Ditjen Imigrasi.
KPK juga meminta Ditjen Imigrasi mencegah dua pihak lain, yakni Ajar Sulistiyono dan William Widarta. Jangka waktunya juga sampai 17 Desember 2023.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) tak khawatir tersangka kasus rasuah pengadaan truk angkut dan kendaraan kebencanaan di Badan SAR Nasional (
Basarnas) menghilangkan bukti. Sebab, ada aturan ketat dalam pengelolaan dokumen penting.
"Bukti-bukti itu kan ada aturannya untuk menyimpan alat bukti dan lain sebagainya pasti ada semuanya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 16 Agustus 2023.
Alex menjelaskan penghilangan dokumen penting bisa berurusan dengan hukum. KPK juga belum pernah menemukan kasus dengan tersangka menghilangkan bukti.
"Sejauh ini belum ada instansi lembaga pemerintah yang menghilangkan barang bukti," ucap Alex.
Transaksi keuangan terkait perkara juga tidak mungkin bisa dihilangkan. Sebab, aliran dana di perbankan bisa diminta kapanpun.
"Kalau transaksi keuangan? Itu kita bisa cek juga di bank," ujar Alex.
Kepala Baguna Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Max Ruland Boseke tersandung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel dan
rescue carrier vehicle di Basarnas. KPK sudah minta Ditjen Imigrasi mencegah Max.
"Aktif dalam daftar cegah, masa pencegahan 17 Juni 23 sampai dengan 17 Desember 23," tulis daftar cegah Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham yang dikutip pada Kamis, 10 Agustus 2023.
Max Ruland pernah menjabat sebagai Sestama Basarnas. Status hukumnya tidak dipaparkan dalam daftar cegah Ditjen Imigrasi.
KPK juga meminta Ditjen Imigrasi mencegah dua pihak lain, yakni Ajar Sulistiyono dan William Widarta. Jangka waktunya juga sampai 17 Desember 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
