Ilustrasi Komisi Yudisial/MI/Adam Dwi.
Ilustrasi Komisi Yudisial/MI/Adam Dwi.

Polemik Administrasi Paling Banyak 'Dimainkan' di Pengadilan

Nasional komisi yudisial
Candra Yuri Nuralam • 12 Mei 2020 17:38
Jakarta: Masalah administrasi disebut selalu menjadi permainan paling menguntungkan dalam persidangan. Lebih dari setengah laporan yang diterima Komisi Yudisial (KY) masalah pelanggaran administrasi perkara.
 
"Dalam catatan saya selama di KY dan sekarang ketika saya di luar 70 persen persoalan suap menyuap itu alpha, dan omega itu diprosedur administrasi perkara," kata kata mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki dalam telekonferensi di Jakarta, Selasa, 12 Mei 2020.
 
Suparman mengatakan permainan vonis perkara tidak ada apa-apanya dibanding dengan permainan administrasi. Permainan jual beli administrasi perkara bahkan sudah lumrah di lingkungan pengadilan saat ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Yang biasa diperdagangkan itu pemanggilan, salinan putusan, waktu persidangan, itu semua yang diperdagangkan oleh oknum-oknum, dan sudah terbukti ketika sejumlah orang sudah ditangkap oleh KPK, ini bukan rumor," ujar Suparman.
 
Baca: 83 Laporan Diterima KY Selama Pandemi Korona
 
Hal seperti itu tak bisa diabaikan. Tindakan jual beli administrasi di pengadilan harus diputus demi membuat lingkungan hukum yang adil.
 
Suparman meminta KY untuk bekerja sama dengan Ombudsman untuk melakukan tindakan masalah permainan administrasi di pengadilan itu. Sebab, Ombudsman berwenang untuk memelototi administrasi publik.
 
"Ini barangkali data seperti ini bisa dikoordinasikan dengan Ombudsman, yang memang punya kewenangan melakukan pengawasan kepada administrasi publik. Administrasi pengadilan kan bagian dari administrasi publik," ujar Suparman.
 
Suparman meminta adanya pengetatan penerima pegawai pengadilan. Standarisasi pegawai pengadilan tak boleh disamakan dengan aparatur sipil negara (ASN) lainnya.
 
"Nah apakah mungkin jajaran pengadilan di tingkat satu atau dua itu punya standar birokrasi prosedur pengadilan sendiri? Jadi bukan pegawai negeri sipil pada umumnya. Saya merasa berbeda, harusnya berbeda, termasuk kompetensi orang yang duduk itu berbeda," tegasnya.
 

(JMS)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif