Wajar Jokowi Marah, KPK Nilai Impor Berkaitan dengan Korupsi

Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menilai wajar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengamuk karena jajarannya masih sering impor barang. Kebiasaan impor berlebih disebut kerap berkaitan dengan tindakan korupsi. "Saya mengerti arti kemarahan Bapak Presiden karena sikap kita terhadap kemampuan produk dalam negeri versus produk impor sudah keterlaluan. Ini ada hubungannya dengan korupsi pengadaan barang dan jasa," kata Firli melalui keterangan tertulis, Minggu, 27 Maret 2022. Firli mengatakan kebanyakan impor memicu tindakan suap di sektor pengadaan barang dan jasa. Tindakan suap di sektor itu juga sedang tren menjadi bahan tangkapan KPK. KPK juga sudah sering menekankan kerawanan tindakan suap dalam pengadaan barang dan jasa. Kemarahan Jokowi diyakini untuk mencegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa yang diimpor dari negara lain. "Kita harus menyambut baik penekanan yang dilakukan Kepala Negara agar kita mulai mengubah orientasi pengadaan barang dan jasa serta menghentikan korupsi pengadaan barang dan jasa," tegas Firli. Firli mengatakan pihaknya akan terus memasang mata untuk mencegah korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Amarah Jokowi karena banyaknya impor bakal digunakan KPK sebagai penyemangat pencegahan korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Pencegahan korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa diyakini bisa memperbaiki perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Firli yakin gerakan nasional bangga buatan Indonesia yang dicanangkan Jokowi senada dengan pencegahan korupsi yang dilakukan KPK di sektor pengadaan barang dan jasa. "KPK memandang setiap gerakan dan program pemerintah dalam perbaikan ekonomi nasional adalah sejalan dengan tujuan dibentuknya KPK," kata Firli. Firli juga mengajak masyarakat untuk menggaungkan gerakan nasional bangga buatan Indonesia. KPK juga bakal menjadi instansi yang ikut menggaungkan gerakan itu. "Untuk itu, KPK berkomitmen membantu pemerintah dalam berbagai program perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena korupsi adalah benalu dalam setiap niat dan program yang baik," ujar Firli. Baca: Jokowi Sebut Membeli Produk Dalam Negeri Memicu Pertumbuhan Ekonomi Jokowi geram melihat kementerian, perusahaan BUMN, dan pemerintah daerah masih banyak yang melakukan pengadaan barang impor. Padahal, membeli barang dalam negeri mampu mengeliatkan ekonomi yang tengah terpuruk.   Menurut Jokowi, membeli barang impor sama saja memberikan lapangan pekerjaan untuk negara lain. Sedangkan, membeli barang dalam negeri akan menciptakan investasi dan lapangan pekerjaan.   "Tadi sudah dihitung, bisa membuka dua juta lapangan pekerjaan, kalau ini tidak dilakukan sekali lagi bodoh banget kita ini," ujar Jokowi saat memberikan arahan tentang aksi afirmasi banga buatan Indonesia, secara virtual, Jumat, 25 Maret 2022.