Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Foto: MI/Panca Syurkani
Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Foto: MI/Panca Syurkani

Presiden: KPK Butuh Dewan Pengawas dan SP3

Nasional revisi uu kpk
Damar Iradat • 13 September 2019 11:19
Jakarta: Presiden Joko Widodo sepakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan dewan pengawas seperti yang dicantumkan di revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dia juga menilai KPK butuh kewenangan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).
 
"Dewan pengawas ini memang perlu karena semua lembaga negara, presiden, MA (Mahkamah Agung), DPR, bekerja dalam prinsip saling mengawasi," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 13 September 2019.
 
Menurut dia, lembaga pengawas dibutuhkan untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan kewenangan. Dia mencontohkan presiden yang diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diawasi DPR.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi, kalau ada dewan pengawas saya kira itu sesuatu yang wajar dalam proses tata kelola yang baik," kata Jokowi.
 
Jokowi menegaskan, bila terbentuk, dewan pengawas akan diisi tokoh masyarakat, akademisi, ataupun pegiat antikorupsi. Posisi ini dipastikan tidak diduduki politisi, birokrat, maupun aparat penegak hukum aktif.
 
Dewan pengawas diangkat presiden dari hasil menjaringan panitia seleksi. "Saya ingin memastikan tersedia waktu trasnsisi yang memadai untuk menjamin KPK tetap menjalankan kewenangannya sebelum terbentuknya dewan pengawas," jelas Jokowi.
 
Soal SP3, Jokowi menilai penegakan hukum tetap memerlukan prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM). Selain itu, keberadaan SP3 demi mendapatkan kepastian hukum.
 
"Jika RUU inisiatif DPR memberikan batas waktu maksimal satu tahun dalam pemberian SP3, kami meminta ditingkatkan jadi dua tahun supaya memberi waktu yang memadai bagi KPK," jelas dia.
 
Selain itu, Jokowi menegaskan pegawai KPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Hal ini juga terjadi di lembaga independen lainnya seperti MA, Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
 
Namun, implementasi poin revisi UU KPK itu perlu masa transisi yang memadai dan dijalankan penuh kehati-hatian. Penyelidik dan penyidik KPK saat ini pun masih tetap menjabat serta akan mengikuti proses transisi menjadi aparatur sipil negara (ASN).
 
Jokowi berharap semua pihak dapat membicarakan revisi UU KPK dengan jernih, objektif, tanpa perasangka yang berlebihan. Dia menegaskan pemerintah tidak akan berkompromi dalam pemberantasan korupsi.
 
"Karena (korupsi) musuh kita bersama dan saya ingin KPK mempunyai peran sentral dalam korupsi di negara kita yang mempunyai kewenangan lebih kuat dibandingkan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi," jelas dia. (Shah Alam Pandu)
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif