Menpora Imam Nahrawi dalam sidang kasus dugaan suap dana hibah KONI, Senin, 29 April 2019. Foto: MI/Bary Fathahilah
Menpora Imam Nahrawi dalam sidang kasus dugaan suap dana hibah KONI, Senin, 29 April 2019. Foto: MI/Bary Fathahilah

KPK: Suap Menpora Rusak Masa Depan Bangsa

Nasional OTT Pejabat Kemenpora Kasus Suap Imam Nahrawi
Juven Martua Sitompul • 18 September 2019 20:01
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan suap dan gratifikasi yang diterima Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dan asisten pribadinya (aspri) Miftahul Ulum. Perbuatan Imam dan tangan kanannya dianggap berdampak buruk bagi masa depan bangsa, khususnya para atlet.
 
“Jika anggaran-anggaran yang seharusnya digunakan untuk memajukan prestasi atlet dan meningkatkan kapasitas pemuda-pemuda Indonesia malah dikorupsi, dampaknya akan sangat buruk untuk masa depan bangsa,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 18 September 2019.
 
Menurut dia, suap, gratifikasi, dan ketidakpatuhan pejabat dalam melaporkan harta kekayaannya kepada KPK mengganggu upaya pemerintah bersih-bersih dari praktik rasuah. Dia pun geram dengan ulah Imam.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Apalagi kali ini dilakukan oleh pucuk pimpinan teratas dalam sebuah kementerian yang dipercaya mengurus atlet dan pemuda Indonesia,” tegas Alex.
 
KPK menetapkan Imam dan Miftahul sebagai tersangka kasus dugaan suap penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan gratifikasi. Imam diduga menerima duit haram Rp26,5 miliar melalui Ulum.
 
Pemberian uang itu sebagai komitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora tahun anggaran 2018. Imam menerima suap dan gratifikasi itu sebagai ketua Dewan Pengarah Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) dan menpora.
 
Penetapan tersangka Imam menjadi hasil pengembangan perkara sebelumnya yang menjerat lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy, Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy, dan Deputi IV Kemenpora Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Pumamo dan Staf Kemenpora Eko Tryanto. Mereka telah divonis bersalah di pengadilan tingkat pertama.
 
Imam dan Miftahul dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 


 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif