Sidang gugatan 32 warga negara yang tergabung dalam Koalisi Insiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu kota) terkait polusi udara Jakarta. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang gugatan 32 warga negara yang tergabung dalam Koalisi Insiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu kota) terkait polusi udara Jakarta. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Sudah Berjalan 2 Tahun, Sidang Putusan Gugatan Polusi Udara Jakarta Ditunda

Fachri Audhia Hafiez • 20 Mei 2021 13:33
Jakarta: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda pembacaan putusan gugatan 32 warga negara terkait polusi udara Jakarta. Penggugat tergabung dalam Koalisi Insiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu kota).
 
"Kita tunda untuk putusannya jadi kita bacakan Kamis, 10 Juni 2021," kata Ketua Majelis Hakim Saifudin Zuhri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 20 Mei 2021.
 
Majelis hakim masih mengonfirmasi sejumlah berkas penggugat maupun tergugat. Sejumlah penomoran pada berkas bukti juga terdapat kekeliruan dan bukti dari tergugat belum lengkap.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sekali lagi mohon maaf keadaan seperti itu jadi kita tidak bisa membacakan putusannya," ujar Saifudin.
 
Perwakilan Koalisi Ibu Kota Ayu Eza Tiara menyebut penundaan pembacaan putusan sudah berulang. Gugatan yang diajukan 4 Juli 2019 itu beberapa kali ditunda hingga tiga pekan.
 
"Ditunda ya pasti akan semakin lama ya proses akan semakin lama," ujar Ayu.
 
Namun, Ayu memastikan tetap mengikuti proses tersebut. Dia berharap putusan hakim sesuai harapan penggugat.
 
"Ketika masuk gugatan, kita akan bicara menang atau kalah. Padahal yang kita tuntut bukan menang atau kalah, ini hak warga Jakarta kok untuk mendapatkan udara bersih," kata Ayu.
 
(Baca: Gugatan Polusi Jakarta Bukan Menyerang Anies)
 
Sidang dengan nomor perkara perdata 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst. ini buntut buruknya kualitas udara di Jakarta. Dalam gugatan, pihak tergugat di antaranya Presiden Joko Widodo (Tergugat I).
 
Berikutnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (Tergugat II), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (Tergugat III), dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Tergugat IV). Kemudian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Tergugat V), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (turut Tergugat I), serta Gubernur Banten Wahidin Halim (turut Tergugat II).
 
Pada petitumnya, penggugat minta majelis hakim menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian, menyatakan terbukti melanggar hak asasi manusia, dalam hal ini lalai dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 
Presiden Jokowi juga diminta menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Beleid itu harus mengatur perihal pengendalian pencemaran udara lintas batas provinsi.
 
Kemenkes diminta melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dalam menginventarisasi emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
 
Sedangkan, Kemendagri diminta mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Khususnya pelaksanaan urusan di bidang lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran udara.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif