Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.
Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.

Wiraswasta Sigid Haryo Minta Bantuan Bupati Pemalang untuk Dipertemukan dengan Anggota DPR

Candra Yuri Nuralam • 28 September 2022 23:57
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati nonaktif Pemalang Mukti Agung Wibowo membantu wiraswasta Sigid Haryo Wibisono bertemu dengan anggota DPR. Pertemuan diduga untuk membahas anggaran proyek dengan anggota DPR itu.
 
Informasi ini diulik dari pemeriksaan Sigid pada Selasa, 27 September 2022. Ali enggan memerinci identitas anggota DPR dimaksud.
 
"Saksi juga didalami pengetahuannya mengenai bantuan tersanga MAW (Mukti Agung Wibowo) untuk dipertemukan dengan anggota DPR terkait permintaan dana dari pusat untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pemalang," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 28 September 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ali juga enggan memerinci proyek dan total yang mau dibahas. Alasannya untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.
 

Baca: Saksi Kasus Suap Lukas Enembe Minta Tukar Jadwal Pemeriksaan, Jangan Ingkar Janji Ya


Sigid diminta penyidik untuk memberikan informasi terkait permintaan bantuan dari Mukti. Bantuan itu terkait masalah mutasi jabatan aparatur sipil negara (ANS) di Pemalang.
 
"Dikonfirmasi mengenai pengetahuan saksi soal dugaan adanya permintaan bantuan MAW kepada saksi mengenai penyelesaian pemeriksaan inspektorat Jateng terkait permasalahan mutasi jabatan ASN di Kabupaten Pemalang," ujar Ali.
 
KPK menetapkan enam tersangka dalam perkara dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang pada 2021-2022. Yakni, Bupati nonaktif Pemalang Mukti Agung Wibowo (MAW); Komisaris PD Aneka Usaha (AU) Adi Jumal Widodo (AJW); penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Slamet Masduki (SM); Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sugiyanto (SG); Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Yanuarius Nitbani (YN); dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Mohammad Saleh (MS).
 
Slamet, Sugiyanto, Yanuarius, dan Saleh selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Mukti dan Adi selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
(AGA)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif