Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Menakar Keampuhan Hukuman Mati Melenyapkan Rasuah

Nasional kpk Hukuman Mati
Whisnu Mardiansyah • 11 Desember 2019 10:37
Jakarta: Wacana pemberian hukuman mati mencuat bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Senin, 9 Desember 2019. Isu berasal dari sikap Presiden Joko Widodo yang siap menggulirkan vonis terberat bagi koruptor bila rakyat menghendaki.
 
Bergulirnya wacana ini sejatinya bukan hal baru. Pidana hukuman mati sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
 
Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor berbunyi, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar."

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara itu, Pasal 2 ayat 2 menjelaskan, "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Frasa "keadaan tertentu" berlaku apabila tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
 
Pro dan kontra hukuman mati kepada koruptor langsung bergulir. Publik seakan jengah dengan berbagai kasus korupsi yang hampir melibatkan seluruh elemen penyelenggara negara, mulai dari suap perkara, proyek, hingga jual beli jabatan.
 
Sikap legislator di Parlemen juga terbelah menanggapi wacana ini. Ada yang mendukung, bersikap sinis, bahkan menolak tegas pemberian hukuman mati untuk koruptor.
 
Dukungan datang dari Wakil Ketua DPR yang juga politikus Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Ia mengatakan pernyataan Presiden Joko Widodo bukti komitmennya terhadap pemberantasan korupsi.
 
"Pak Presiden tidak akan pandang bulu dan akan tegas memberantas korupsi. Itu kita apresiasi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Desember 2019.
 
Sementara, anggota Komisi III Fraksi Partai Keadilan Sejehtera (PKS) Nasir Djamil menanggapi dingin pernyataan Presiden. Ia menilai Presiden hanya beretorika melontarkan hukuman mati untuk koruptor.
 
Menurut dia, pernyataan presiden tak sejalan dengan kebijakannya yang lunak terhadap pelaku-pelaku korupsi. Dia mencontohkan pemberian grasi kepada terpidana korupsi mantan Gubernur Riau Annas Maamun belum lama ini.
 
"Kita harap Presiden ingin bicara soal korupsi tetapi konsisten," jelas Nasir.
 
Penolakan datang dari politikus Partai NasDem yang juga anggota Komisi III DPR Taufik Basari. Ia menilai hukuman mati tidak serta merta menjamin membuat pelaku korupsi ketakutan. Konsistensi penegakan hukum dinilai lebih penting.
 
"Efek jera tidak melulu diukur berdasarkan mematikan pelaku. Apakah itu kemudian itu menimbulkan efek jera?" kata Taufik.
 
Advokat pendiri Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat itu menjelaskan efek jera bisa timbul apabila aparat penegak hukum terus menerus memberikan vonis berat kepada pelaku korupsi. Tebang pilih perkara tak boleh dibiarkan.
 
Menurut dia, hukuman mati juga sudah tidak lagi relevan dengan pemidanaan modern. Pemidanaan seharusnya berorientasi pada perbaikan perilaku pelaku kejahatan alias keadilan restoratif. Hukum tak lagi menjadi alat balas dendam terhadap pelaku pidana.
 
Institute Criminal and Justice Reform (ICJR) meminta Presiden Joko Widodo berhati-hati mengeluarkan kebijakan arah pemberantasan korupsi. Penggunaan hukuman keras tidak menjamin menunjukkan hasil yang diharapkan.
 
Direktur Eksekutif ICJR Anggara Suwahjumemandang pemberantasan korupsi jauh lebih efektif jika memaksimalkan langkah-langkah pencegahan. Salah satunya dengan perbaikan sistem pemerintahan dan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.
 
Selain itu, peringkat negara dengan indeks persepsi korupsi (IPK) tertinggi justru bukan dari negara-negara yang menerapkan hukuman mati untuk kasus korupsi. Hal ini terjadi di Denmark, Finlandia, Swedia, Swiss, Belanda, Norwegia, Inggris, dan Jerman.
 
IPK menggambarkan pandangan para ahli dan pelaku usaha terhadap tingkat korupsi di sektor publik dengan skala 0 hingga 100. Angka 0 menandakan suatu negara dianggap amat korup, sedangkan angka 100 amat bersih.
 
IPK 2018 negara-negara besar di Eropa memang bercokol di angka 80, seperti Denmark (88) Inggris (80), Finlandia (85), Belanda (82), dan Jerman (80). Sementara itu, Tiongkok yang menjadi rujukan penerapan hukuman mati bagi koruptor hanya memiki IPK 39.
 
"Nilai tersebut (Tiongkok) pun sebenarnya tidak jauh berbeda dengan nilai indeks persepsi korupsi Indonesia yang berkisar antara 36 hingga 38 pada 2015 hingga 2018," kata Anggara kepada Medcom.id, Rabu, 11 Desember 2019.
 
Menurut dia, kondisi ini menggambarkan penggunaan hukuman mati tidak berpengaruh terhadap tren korupsi. Sebaliknya, tanpa menerapkan hukuman mati, Eropa tersebut terbukti dapat berhasil terbebas dari masalah korupsi.
 
Anggara menjelaskan penerapan hukuman mati juga kontraproduktif dalam upaya mengajar buronan kasus korupsi yang masih berkeliaran di luar negeri. Negara-negara Eropa akan menolak apabila orang yang diekstradisi terancam hukuman mati.
 
"ICJR kembali mengingatkan agar Presiden dapat menghindari budaya penal populism khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hanya mengandalkan suasana emosional sesaat tanpa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang rasional," ujar dia.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif