Tiga terdakwa kasus dugaan suap dana hibah Kemenpora kepada KONI, mantan Deputi IV bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana (tengah), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemenpora Adhi Purnomo (kanan) dan Staf Kemenpora Eko Triyanto (kiri). Foto:
Tiga terdakwa kasus dugaan suap dana hibah Kemenpora kepada KONI, mantan Deputi IV bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana (tengah), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemenpora Adhi Purnomo (kanan) dan Staf Kemenpora Eko Triyanto (kiri). Foto:

3 Anak Buah Imam Nahrawi Menghadapi Sidang Tuntutan

Nasional OTT Pejabat Kemenpora
Fachri Audhia Hafiez • 15 Agustus 2019 08:39
Jakarta: Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Purnomo, dan Staf Deputi IV Kemenpora Eko Triyanta akan menjalani sidang pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiga anak buah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi itu merupakan terdakwa penerima suap dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Kemenpora.
 
Informasi yang dihimpun Medcom.id, perkara Mulyana dengan nomor 57/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.pst akan bersidang di ruang Kusuma Admaja 1, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Agustus 2019, pukul 10.00 WIB.
 
Sedangkan Adhi dan Eko akan menjalani sidang di ruang Wirjono Projodikoro 2. Sidang dengan nomor perkara 58/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.pst itu akan digelar dengan waktu yang bersamaan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mulyana sebelumnya didakwa menerima suap dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy beserta Bendahara Umum KONI Johny E Awuy. Suap itu untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI Pusat kepada Kemenpora pada tahun kegiatan 2018.
 
Johny dan Ending memberikan hadiah berupa satu unit Mobil Fortuner VRZ TRD warna hitam metalik dengan nomor polisi B 1749 ZJB kepada Mulyana. Selain itu, Mulyana turut menerima uang sejumlah Rp300 juta.
 
Kemudian, satu buah kartu ATM Debit BNI nomor 5371 7606 3014 6404 dengan saldo senilai Rp100 juta dan satu unit handphone merek Samsung Galaxy Note 9.
 
Sedangkan Eko dan Adhi menerima Rp215 juta dari Ending Fuad Hamidy. Suap diberikan sebagai ucapan terima kasih, karena telah melancarkan proses persetujuan dan pencarian dana hibah Kemenpora yang akan diberikan kepada KONI.
 
Dalam surat dakwaan, pengajuan dana itu termuat dalam Proposal Dukungan KONI Pusat Dalam Rangka Pengawasan dan Pendampingan Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi Tahun Kegiatan 2018. Kedua, Proposal Bantuan Dana Hibah kepada Kemenpora Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pendampingan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Pada Multi Event Asian Games dan Asian Para Games 2018.
 
Nilai proposal pertama disetujui oleh Kemenpora sebesar Rp30 miliar. Sementara proposal kedua berjumlah Rp17,971 miliar.
 
Namun, pada proses pengajuan itu ada kesepakatan pemberian komitmen fee dari KONI Pusat kepada pihak Kemenpora. Pemberian fee ini sesuai arahan Miftahul Ulum selaku asisten pribadi Menpora Imam Nahrawi kepada Ending dan Johny.
 
Atas perbuatannya, Mulyana, Eko Triyanta dan Adhi Purnomo disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 
Ending Fuad Hamidy dan Johny E Awuy selaku penyuap dalam kasus ini telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 20 Mei 2019. Keduanya terbukti memberi suap kepada pejabat Kemenpora.
 
Baca:Pejabat Kemenpora Terima Rp300 Juta dari Bendum KONI
 
Ending selaku pemberi suap telah divonis dua tahun delapan bulan penjara dan denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan. Sementara Johny divonis satu tahun delapan bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan.
 
Keduanya terbukti melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif