Sidang pembacaan tuntutan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Sumatera Utara, Helpandi  - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Sidang pembacaan tuntutan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Sumatera Utara, Helpandi - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Jaksa Tolak Permohonan JC Panitera PN Medan

Nasional suap hakim ptun medan Kasus suap hakim
Fachri Audhia Hafiez • 14 Maret 2019 16:46
Jakarta: Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Sumatera Utara, Helpandi dituntut delapan tahun penjara serta denda Rp320 juta subsidair lima bulan kurungan. Permohonan Justice Collaborator (JC) Helpandi ditolak jaksa.
 
"Kami berpendapat permohonan JC tidak dikabulkan. Karena yang bersangkutan merupakan pelaku utama dan tidak memenuhi syarat," kata Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Haerudin saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Maret 2019.
 
Sebagai perantara suap, peran Helpandi dinilai terlalu aktif dan dominan. Perbuatannya telah memengaruhi persidangan dan menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan hakim.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Helpandi dinilai secara sadar melakukan perbuatannya yang melanggar hukum. Sehingga dianggap tidak ada alasan dibenarkan atau dimaafkan.
 
(Baca juga:Pegawai MA Sarankan Tamin Sukardi 'Bom Hakim')
 
Dalam perkara ini, Helpandi terbukti menerima uang suap dari pengusaha Tamin Sukardi senilai SGD280 ribu yang akan diserahkan ke Hakim Adhoc pada Pengadilan Tipikor Medan, Merry Purba. Hakim Merry menerima SGD150 ribu.
 
Uang itu diberikan melalui perantara Hadi Setiawan alias Erik, ke Helpandi pada 24 Agustus 2018 di Hotel JW Marriott Medan. Kemudian uang dalam amplop cokelat tersebut diserahkan ke Hakim Merry di sebuah show room mobil Honda Medan.
 
Selain Merry, Tamin juga diyakini berencana memberikan suap pada kepada Sontan Merauke Sinaga selaku hakim anggota I. Suap yang akan diberikan kepada Hakim Sontan sebanyak SGD130 ribu.
 
Suap tersebut bertujuan agar Merry dan hakim Sontan, memutus perkara Tamin Sukardi tidak terbukti bersalah di Pengadilan Negeri Medan.
 
Akibat perbuatannya, Helpandi dituntut melanggar Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif