Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar - MI/Rommy Pujianto.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar - MI/Rommy Pujianto.

Sekjen DPR RI Dicecar Barang Bukti Suap Sukiman

Nasional kasus korupsi
Juven Martua Sitompul • 21 Maret 2019 19:26
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar terkait sejumlah barang bukti yang disita penyidik dari gedung Parlemen. Indra diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap dana perimbangan daerah Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.
 
"‎Penyidik (KPK) mengonfirmasi beberapa dokumen yang disita penyidik antara lainnya adalah risalah-risalah rapat Komisi XI dan di Banggar DPR antara periode 2016 sampai 2017," kata Indra di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2019.
 
Penyidik mengonfirmasi identitas dan jabatan Sukiman selaku anggota Komisi XI. Sukiman disebut Indra masih mendapat gaji selaku anggota DPR RI meski berstatus tersangka di KPK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ya basis kami di Kesekjenan adalah keputusan Presiden jadi sejauh belum ada keputusan Presiden menyangkut tentang pemberhentian hak-hak sebagai anggota dewan tetap kami berikan (gaji)," kata Indra.‎
 
Selain Indra, hari ini penyidik juga memanggil Wakil Bupati Pegunungan Arfak Marinus Mandacan. Namun, dia mangkir dari pemeriksaan tanpa memberi keterangan.
 
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN Sukiman dan Kepala Dinas PU Kabupaten Pegunungan Arfak Natan Pasomba ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Sukiman diduga telah menerima sesuatu, hadiah atau janji terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak dari Natan.
 
(Baca juga:Kekayaan Sukiman Rp5 M di 2010)
 
Ihwal suap ini terjadi saat pihak pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak melalui dinas PUPR mengajukan dana alokasi khusus (DAK) pada APBN 2017 dan APBN 2018 ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pada proses pengajuan itu pegawai Kemenkeu kemudian meminta bantuan Sukiman.
 
Natan diduga memberi suap sebesar Rp4,41 miliar dalam bentuk mata uang rupiah sejumlah Rp3,96 miliar dan USD33.500. Jumlah ini merupakan komitmen fee sebesar 9 persen dari dana perimbangan yang dialokasikan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.
 
Dari total suap yang dikucurkan Natan, Sukiman diduga menerima senilai Rp2,65 miliar dan USD22.000. Suap ini diterimanya dalam kurun waktu Juli 2017 sampai dengan April 2018 melalui beberapa pihak perantara.
 
Pemberian dan penerimaan suap ini dilakukan dengan tujuan mengatur penetapan alokasi anggaran dana perimbangan dalam APBN-P 2017 dan APBN 2018 di Kabupaten Pegunungan Arfak. Kabupaten Pegunungan Arfak akhirnya mendapatkan alokasi DAK pada APBN-P 2017 sebesar Rp49,915 miliar dan alokasi DAK pada APBN 2018 sebesar Rp79,9 miliar.
 
Atas perbuatannya, Sukiman selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara Natan selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
 
(Baca juga:Politikus PAN Sukiman Tambah Daftar Legislator Korup)
 

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif