medcom.id, Jakarta: Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membenarkan pembelian senjata oleh BIN. Pembelian senjata melalui rekomendasi Polri.
"Tahun ini. tapi saya lupa persisnya (waktunya)," ungkap Setyo di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin 25 September 2017.
Setyo menyebut, senjata itu untuk pelatihan. Tak hanya BIN, sejumlah lembaga yakni BNN dan BNPT juga memesan senjata.
"BNN sudah selesai pengadaanya, jumlahnya sampai ke BNN daerah jumlahnya cukup banyak sudah tahun lalu. Kemudian BNPT kurang tahu persis, Pol PP, Bea Cukai, paling minta pengadaan amunisi karena mereka latihan," beber dia.
(Baca juga: Wiranto Minta Isu 5.000 Senjata Ilegal Dihentikan)
Setyo menjelaskan, pembelian senjata di luar institusi TNI-Polri dalam hal ini BIN memang harus melalui Baintelkam Polri. Itu kata dia sudah tercantum dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata.
"Aturannya adalah BIN mengajukan kepada Polri, nanti Polri memproses, memberikan rekomendasi untuk membeli. Kemudian dibeli oleh BIN kepada Pindad. Nanti diserahkan melalui Polri dulu," terang Setyo.
Dia menyebut, dalam surat, pihak Polri yang akan menjabarkan jenis senjata yang dapat dibeli oleh BIN. "Nanti begitu dapat senjatanya, senjatanya diidentifikasi dulu di Polri semua," tambah dia.
Setyo menegaskan, proses rekomendasi dan alur pembelian senjata oleh institusi selain TNI-Polri sudah dilakukan sejak tahun 1936 kemudian diperbarui pada 1948.
medcom.id, Jakarta: Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membenarkan pembelian senjata oleh BIN. Pembelian senjata melalui rekomendasi Polri.
"Tahun ini. tapi saya lupa persisnya (waktunya)," ungkap Setyo di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin 25 September 2017.
Setyo menyebut, senjata itu untuk pelatihan. Tak hanya BIN, sejumlah lembaga yakni BNN dan BNPT juga memesan senjata.
"BNN sudah selesai pengadaanya, jumlahnya sampai ke BNN daerah jumlahnya cukup banyak sudah tahun lalu. Kemudian BNPT kurang tahu persis, Pol PP, Bea Cukai, paling minta pengadaan amunisi karena mereka latihan," beber dia.
(Baca juga:
Wiranto Minta Isu 5.000 Senjata Ilegal Dihentikan)
Setyo menjelaskan, pembelian senjata di luar institusi TNI-Polri dalam hal ini BIN memang harus melalui Baintelkam Polri. Itu kata dia sudah tercantum dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata.
"Aturannya adalah BIN mengajukan kepada Polri, nanti Polri memproses, memberikan rekomendasi untuk membeli. Kemudian dibeli oleh BIN kepada Pindad. Nanti diserahkan melalui Polri dulu," terang Setyo.
Dia menyebut, dalam surat, pihak Polri yang akan menjabarkan jenis senjata yang dapat dibeli oleh BIN. "Nanti begitu dapat senjatanya, senjatanya diidentifikasi dulu di Polri semua," tambah dia.
Setyo menegaskan, proses rekomendasi dan alur pembelian senjata oleh institusi selain TNI-Polri sudah dilakukan sejak tahun 1936 kemudian diperbarui pada 1948.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
