medcom.id, Jakarta: Menkopolhukam Wiranto meluruskan isu adanya pembelian 5.000 pucuk senjata oleh instansi tertentu. Wiranto mengakui ada pembelian senjata, tapi tidak berjumlah ribuan.
"Sekarang sedang bergulir di tengah masyarakat dan menimbulkan spekulasi. Apakah ini karena keadaan Indonesia yang sudah genting, ada sesuatu kekuatan yang ingin (pemberontakan) seperti tahun-tahun dulu melakukan aksi yang mengganggu stabilitas dan keamanan nasional," kata Wiranto dalam jumpa pers di kantornya, Minggu 24 September 2017.
Wiranto mengaku telah berkomunikasi dengan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan institusi terkait. Wiranto menyimpulkan isu ini menjadi liar karena faktor komunikasi yang tidak tuntas.
"Setelah saya tanyakan, saya cek kembali, ternyata ini berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata buatan Pindad, yang diperuntukkan bagi sekolah intelijen oleh BIN," ucap dia.
Wiranto mengungkapkan, senjata yang dibeli bukan standar TNI. Pembelian senjata itu menggunakan dana APBN. Itu dipastikan Wiranto setelah penjajakan dan penelitian yang ia lakukan.
"Pembelian senjata dari Pindad yang bukan standar TNI itu memang perlu minta izin. Bukan dari Mabes TNI, tapi cukup dari Mabes Polri. Dan sudah dilakukan," ucap dia.
Wiranto membantah pembelian senjata jenis itu harus mendapatkan persetujuan Presiden RI. Wiranto meminta semua pihak tidak lagi membuat isu ini terus menjadi liar.
"Dengan demikian isu mengenai ini, saya kira kita tutup. Karena sudah tidak ada masalah sebenarnya. Tidak perlu dikhawatirkan bahwa ada satu kekuatan-kekuatan lain yang akan membeli senjata sampai 5.000 pucuk untuk hal yang menganggu kepentingan nasional," ucap dia.
Wiranto berharap publik bisa menerima dan memahami penjelasan yang ia sampaikan. Wiranto menegaskan pembelian 500 pucuk senjata itu sesuai mekanisme yang berlaku dan ia menjamin keamanan nasional tetap terjaga.
"Kalau tidak saya jelaskan, banyak spekulasi muncul," pungkas dia.
medcom.id, Jakarta: Menkopolhukam Wiranto meluruskan isu adanya pembelian 5.000 pucuk senjata oleh instansi tertentu. Wiranto mengakui ada pembelian senjata, tapi tidak berjumlah ribuan.
"Sekarang sedang bergulir di tengah masyarakat dan menimbulkan spekulasi. Apakah ini karena keadaan Indonesia yang sudah genting, ada sesuatu kekuatan yang ingin (pemberontakan) seperti tahun-tahun dulu melakukan aksi yang mengganggu stabilitas dan keamanan nasional," kata Wiranto dalam jumpa pers di kantornya, Minggu 24 September 2017.
Wiranto mengaku telah berkomunikasi dengan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan institusi terkait. Wiranto menyimpulkan isu ini menjadi liar karena faktor komunikasi yang tidak tuntas.
"Setelah saya tanyakan, saya cek kembali, ternyata ini berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata buatan Pindad, yang diperuntukkan bagi sekolah intelijen oleh BIN," ucap dia.
Wiranto mengungkapkan, senjata yang dibeli bukan standar TNI. Pembelian senjata itu menggunakan dana APBN. Itu dipastikan Wiranto setelah penjajakan dan penelitian yang ia lakukan.
"Pembelian senjata dari Pindad yang bukan standar TNI itu memang perlu minta izin. Bukan dari Mabes TNI, tapi cukup dari Mabes Polri. Dan sudah dilakukan," ucap dia.
Wiranto membantah pembelian senjata jenis itu harus mendapatkan persetujuan Presiden RI. Wiranto meminta semua pihak tidak lagi membuat isu ini terus menjadi liar.
"Dengan demikian isu mengenai ini, saya kira kita tutup. Karena sudah tidak ada masalah sebenarnya. Tidak perlu dikhawatirkan bahwa ada satu kekuatan-kekuatan lain yang akan membeli senjata sampai 5.000 pucuk untuk hal yang menganggu kepentingan nasional," ucap dia.
Wiranto berharap publik bisa menerima dan memahami penjelasan yang ia sampaikan. Wiranto menegaskan pembelian 500 pucuk senjata itu sesuai mekanisme yang berlaku dan ia menjamin keamanan nasional tetap terjaga.
"Kalau tidak saya jelaskan, banyak spekulasi muncul," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
