medcom.id, Jakarta: Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menghadirkan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo dalam persidangan perkara kasus suap Auditor BPK untuk opini wajar tanpa pengecualian terhadap Laporan Keuangan TA 2016 Kemendes PDTT.
Eko mengaku siap hadir di persidangan tersebut. Ia berjanji bakal mendukung upaya KPK mengusut kasus yang menjerat mantan Irjen Kemendes PDTT Sugito dan anak buahnya, mantan Kepala Bagian TU dan Keuangan Jarot Budi Prabowo.
"Kalau dihadirkan harus datang. Kita harus mendukung upaya penegakkan hukum melawan korupsi," kata Eko ditemui di sela-sela Forum Merdeka Barat 9 di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 19 Agustus 2017.
(Baca juga: Mendes Bakal Dihadirkan dalam Sidang Suap Auditor BPK)
Sugito dan Jarot Budi Prabowo didakwa menjadi pemberi suap. Mereka mengumpulkan Rp240 juta dari sembilan Unit Kerja Eselon 1 Kemendes PDTT.
Uang tersebut kemudian diserahkan ke Auditor BPK Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli agar mengamankan status Laporan Keuangan Kemendes PDTT yang terancam mendapat Wajar Dengan Pengecualian. Sebab, BPK RI mendapat temuan anggaran yang janggal senilai Rp550,46 miliar.
(Baca juga: Suap untuk Menghapus Temuan Rp550 Miliar di Kemendes PDTT)
Jaksa KPK kemungkinan juga akan mengkonfirmasi ke Mendes soal tindakan pejabat di sembilan direktorat yang dipimpinnya itu. Apalagi, Eko meneken perjanjian kinerja dengan Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi yang disebut turut berperan dalam suap ini, saat baru menjabat pada Oktober 2016.
Salah satu poin perjanjian terkait opini Laporan Keuangan Kemendes PDTT yang ditargetkan untuk meraih Wajar Tanpa Pengecualian.
medcom.id, Jakarta: Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menghadirkan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo dalam persidangan perkara kasus suap Auditor BPK untuk opini wajar tanpa pengecualian terhadap Laporan Keuangan TA 2016 Kemendes PDTT.
Eko mengaku siap hadir di persidangan tersebut. Ia berjanji bakal mendukung upaya KPK mengusut kasus yang menjerat mantan Irjen Kemendes PDTT Sugito dan anak buahnya, mantan Kepala Bagian TU dan Keuangan Jarot Budi Prabowo.
"Kalau dihadirkan harus datang. Kita harus mendukung upaya penegakkan hukum melawan korupsi," kata Eko ditemui di sela-sela Forum Merdeka Barat 9 di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 19 Agustus 2017.
(Baca juga:
Mendes Bakal Dihadirkan dalam Sidang Suap Auditor BPK)
Sugito dan Jarot Budi Prabowo didakwa menjadi pemberi suap. Mereka mengumpulkan Rp240 juta dari sembilan Unit Kerja Eselon 1 Kemendes PDTT.
Uang tersebut kemudian diserahkan ke Auditor BPK Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli agar mengamankan status Laporan Keuangan Kemendes PDTT yang terancam mendapat Wajar Dengan Pengecualian. Sebab, BPK RI mendapat temuan anggaran yang janggal senilai Rp550,46 miliar.
(Baca juga:
Suap untuk Menghapus Temuan Rp550 Miliar di Kemendes PDTT)
Jaksa KPK kemungkinan juga akan mengkonfirmasi ke Mendes soal tindakan pejabat di sembilan direktorat yang dipimpinnya itu. Apalagi, Eko meneken perjanjian kinerja dengan Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi yang disebut turut berperan dalam suap ini, saat baru menjabat pada Oktober 2016.
Salah satu poin perjanjian terkait opini Laporan Keuangan Kemendes PDTT yang ditargetkan untuk meraih Wajar Tanpa Pengecualian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HUS)
