Kapolri Ingatkan Waspada Kenaikan Harga Pangan Jelang Ramadan

Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan satuan kerja wilayah (Satkerwil) Polri untuk mewaspadai kenaikan harga pangan jelang ramadan. Dia menilai kenaikan harga yang tak terkendali bisa menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. "Kita akan memasuki bulan ramadan di mana harga-harga komoditas dan bahan pokok akan naik. Ini menjadi ancaman apabila tak bisa diatasi," kata Listyo saat membuka rapat kerja teknis (rakernis) gabungan di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 22 Maret 2022. Jenderal bintang empat itu menyampaikan Polri yang kuat menjaga stabilitas kamtibmas menjadi salah satu kunci utama. Sehingga seluruh kebijakan nasional dan harapan masyarakat terhadap Polri bisa diwujudkan. Baca: Harga Merangkak Naik, Mentan Klaim Stok Pangan Aman untuk Ramadan dan Lebaran "Ini menjadi bagian yang harus dipahami semua jajaran Polri, dan saling bersinergi menjaga kekuatan kesehatan yang ada, sehingga warna dan persepsinya menjadi satu," ujar dia. Mantan Kabareskrim Polri itu mengingatkan jajarannya untuk tidak pernah lepas dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis. Termasuk dampak situasi global yang menimbulkan ketidakpastian. Dia mencontohkan pandemi covid-19 berdampak ke seluruh negara di dunia dari sisi ekonomi maupun kesehatan. Invasi Rusia ke Ukraina juga menimbulkan dampak bagi Indonesia.     Fenomena ini, kata Listyo, harus dikelola dengan sebaik mungkin. Jika tidak, akan menimbulkan gangguan kamtibmas. Mantan Kadiv Propam Polri ini juga menuturkan bagaimana perkembangan teknologi saat ini. Di mana semua informasi dari dalam maupun luar negeri akan berdampak bagi situasi keamanan negara. Menurut dia, hal ini harus diikuti perkembangannya. Dengan begitu bisa diketahui langkah yang akan dilakukan jika terjadi sesuatu. Dia pun meminta jajarannya untuk mengetahui kerja makro dan mikro di lapangan. Kerja makro adalah hal besar dilaksanakan negara dan mikro hal-hal menjadi tugas pokok Polri. Baca: Polri Yakin Dana Subsidi Minyak Goreng Curah Tak Disalahgunakan Indonesia, lanjut Listyo, sedang berusaha terus menjaga pertumbuhan ekonomi berada di atas lima persen. Pemerintah telah memberikan kelonggaran terhadap defisit negara dengan mengendalikan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen. Dia menyampaikan refocusing membuat APBN menjadi kurang maksimal. Beban APBN menjadi berat, sehingga pemerintah melakukan langkah dengan membesarkan sektor investasi di angka 85 persen. "Saat ini sedang dikawal dan bagaimana Indonesia menjadi tuan rumah G20 dan tentunya ini bagian upaya Polri yang 85 persen bisa dilaksanakan maksimal," papar Listyo.     Listyo mengatakan Indonesia juga tengah membangun pondasi menjadi negara maju. Salah satunya, dengan mengubah kebijakan dari negara konsumen menjadi produsen. Mengubah kebijakan yang tadinya melepas ekspor material mentah saat ini disetop untuk membuka hilirisasi di dalam negeri. Hal itu dilakukan agar Indonesia mampu mengelola sumber daya alam yang dimiliki dan bisa melompat serta tak tergantung dengan negara lain. "Transformasi yang ada di satu sisi suatu lompatan jika kita bisa melakukan, namun di sisi lain ini berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas. Menjaga pondasi ini bisa kita bangun dengan sinergitas." jelas Sigit. Baca: Jelang Ramadan, 500 Satpol PP Disiagakan di Kawasan Pasar Tanah Abang Terkait dengan transformasi digital, dia mengingatkan akan menjadi tantangan sendiri bagi Polri. Di satu sisi menjadi hal yang memudahkan, khususnya dalam memprediksi keinginan menjadikan pemolisian prediktif dengan mengelola data yang ada dan mendapatkan rekomendasi dalam mengambil keputusan. Namun di sisi lain ada tantangan. Di akhir arahannya, Listyo berharap jajarannya tidak menjadikan Polri Presisi hanya sebagai program kerja. Namun, bisa menjadi lompatan perubahan untuk kembali ke esensi sejarah kepolisian yang dirasakan langsung oleh masyarakat. "Polri yang mampu menjadi garda terdepan menjaga negara, Polri yang bisa diandalkan, profesional, dekat, dan dicintai masyarakatnya," ujar Listyo.