Jakarta: Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri meminta terdakwa sekaligus eksportir benih lobster (benur) Suharjito menyampaikan keluhannya ke penyidik bila ada eksportir lain yang terlibat kasus dugaan suap. KPK tidak bisa memproses keluhan Suharjito jika tidak ada laporan.
"Silakan yang bersangkutan sampaikan fakta-fakta yang diketahuinya di depan persidangan, baik saat memberikan keterangan sebagai terdakwa maupun nanti sebagai saksi untuk tersangka EP (mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo)," kata Ali kepada Medcom.id, Rabu, 24 Maret 2021.
Ali memastikan KPK akan menampung semua keluhan Suharjito. Keluhan itu bakal dikonfirmasi ke beberapa saksi.
Lembaga Antikorupsi menegaskan tidak akan tebang pilih dalam melakukan proses hukum. KPK menetapkan Suharjito sebagai penyuap Edhy berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku.
"Kami patuh pada aturan hukum yang berlaku. Sebagai penegak hukum, KPK harus bekerja atas dasar hukum yang berlaku," ujar Ali.
Komisi Antirasuah juga terbuka untuk membuka penyelidikan baru dalam kasus ini. Penetapan tersangka baru pun dapat dilakukan ke depannya.
Namun, KPK menetapkan tersangka baru bila menemukan bukti dalam kasus tersebut. Lembaga Antikorupsi ogah disetir untuk menetapkan tersangka.
"Artinya sepanjang ditemukan setidaknya dua bukti permulaan yang cukup maka KPK akan menetapkan pihak-pihak lain juga sebagai tersangka dalam perkara ini," tutur Ali.
Baca: Disuruh Bayar Bank Garansi, Pengekspor Benur Merasa Ditipu Edhy Prabowo
Suharjito meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adil. KPK diminta menindak eksportir benur lain dalam kasus dugaan rasuah yang dilakukan Edhy Prabowo.
"Ya kira-kira masa aku yang salah sendiri? Gitu saja logikanya kan," kata Suharjito di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Suharjito mengatakan perusahaannya urutan ke 35 pada gelombang keempat dalam izin ekspor benur. Menurut Suharjito, ada 65 eksportir benur dalam gelombang tersebut.
Jakarta: Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri meminta terdakwa sekaligus eksportir benih lobster (benur) Suharjito menyampaikan keluhannya ke penyidik bila ada eksportir lain yang terlibat kasus dugaan
suap. KPK tidak bisa memproses keluhan Suharjito jika tidak ada laporan.
"Silakan yang bersangkutan sampaikan fakta-fakta yang diketahuinya di depan persidangan, baik saat memberikan keterangan sebagai terdakwa maupun nanti sebagai saksi untuk tersangka EP (mantan Menteri Kelautan dan Perikanan
Edhy Prabowo)," kata Ali kepada
Medcom.id, Rabu, 24 Maret 2021.
Ali memastikan KPK akan menampung semua keluhan Suharjito. Keluhan itu bakal dikonfirmasi ke beberapa saksi.
Lembaga Antikorupsi menegaskan tidak akan tebang pilih dalam melakukan proses hukum. KPK menetapkan Suharjito sebagai penyuap Edhy berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku.
"Kami patuh pada aturan hukum yang berlaku. Sebagai penegak hukum, KPK harus bekerja atas dasar hukum yang berlaku," ujar Ali.
Komisi Antirasuah juga terbuka untuk membuka penyelidikan baru dalam kasus ini. Penetapan tersangka baru pun dapat dilakukan ke depannya.
Namun, KPK menetapkan tersangka baru bila menemukan bukti dalam kasus tersebut. Lembaga Antikorupsi ogah disetir untuk menetapkan tersangka.
"Artinya sepanjang ditemukan setidaknya dua bukti permulaan yang cukup maka KPK akan menetapkan pihak-pihak lain juga sebagai tersangka dalam perkara ini," tutur Ali.
Baca: Disuruh Bayar Bank Garansi, Pengekspor Benur Merasa Ditipu Edhy Prabowo
Suharjito meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adil. KPK diminta menindak eksportir benur lain dalam kasus dugaan rasuah yang dilakukan Edhy Prabowo.
"Ya kira-kira masa aku yang salah sendiri? Gitu saja logikanya kan," kata Suharjito di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Suharjito mengatakan perusahaannya urutan ke 35 pada gelombang keempat dalam izin ekspor benur. Menurut Suharjito, ada 65 eksportir benur dalam gelombang tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
