Gedung Kejaksaan Agung. MI/Pius Erlangga
Gedung Kejaksaan Agung. MI/Pius Erlangga

Berkas Perkara Paniai Belum Penuhi Syarat

Nasional papua pelanggaran ham hak asasi manusia
Cindy • 03 Maret 2020 15:48
Jakarta: Kejaksaan Agung tidak mau buru-buru menyikapi kasusdugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Paniai, Papua. Kejagung masih mempelajari berkas penyelidikan yang diserahkan Komisi Nasional (Komnas) HAM.
 
"Dipelajari oleh tim dan sementara seperti itu, belum memenuhi syarat formal dan materiel," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Ali Mukartono di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 3 Maret 2020.
 
Ali masih menunggu arahan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Berkas perkara kekerasan di Paniai akan dikembalikan ke Komnas HAM bila diputuskan belum lengkap.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Nanti kita laporkan ke Pak Jaksa Agung sikapnya seperti apa. Nanti akan memberikan petunjuk timnya," kata Ali.
 
Ali mengatakan Komnas HAM sebagai penyelidik memiliki kewenangan penuh melengkapi materi penyelidikan. Kejaksaan tak bisa ikut campur dalam penyelidikan.
 
"Perintah undang-undang seperti itu, makanya ketika kita butuh sesuatu harus melalui penyelidik," ujar Ali.
 
Baca:Meredam Silang Pendapat di Kasus Paniai
 
Pada 3 Februari 2020, paripurna khusus Komnas HAM memutuskan peristiwa Paniai sebagai pelanggaran HAM berat. Komnas HAM kemudian menyerahkan berkas penyelidikan peristiwa Paniai ke Kejaksaan Agung pada Selasa, 11 Februari 2020.
 
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjelaskan peristiwa kekerasan kepada penduduk sipil mengakibatkan empat orang berusia 17-18 tahun meninggal akibat luka tembak, dan luka tusuk. Sebanyak 21 orang lain mengalami luka penganiayaan.
 
"Peristiwa ini tidak lepas dari status Paniai sebagai daerah rawan dan adanya kebijakan atas penanganan daerah rawan tersebut," ujar Taufan.
 
Berkas Perkara Paniai Belum Penuhi SyaratIlustrasi pelanggaran HAM berat. ANT/Abriawan Abhe
 
Taufan menjelaskan keputusan paripurna khusus tersebut berdasarkan hasil pendalaman tim ad hoc penyelidikan pelanggaran berat HAM peristiwa Paniai. Tim ad hoc bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sejak 2015-2020.
 
Ketua tim ad hoc penyelidikan pelanggaran HAM berat, M Choirul Anam, mengatakan peristiwa kekerasan di Paniai memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan dengan adanya tindakan pembunuhan dan penganiayaan.
 
"Sistematis atau meluas dan ditujukan pada penduduk sipil dalam kerangka kejahatan kemanusiaan sebagai prasyarat utama terpenuhi," terang dia.
 
Tim ad hoc telah memeriksa 26 saksi, meninjau dan memeriksa tempat kejadian perkara (TKP) di Enarotali, Kabupaten Paniai, pemeriksaan berbagai dokumen, serta diskusi ahli. Kesimpulan dari penyelidikan ini ialah anggota TNI yang bertugas pada medio peristiwa itu, baik dalam struktur komando Kodam XVII/ Cenderawasih sampai komando lapangan di Enarotali, Paniai diduga sebagai orang yang bertanggung jawab.
 
Tim ad hoc juga menemukan pelanggaran yang diduga dilakukan anggota kepolisian, namun bukan pelanggaran HAM berat. Komnas HAM kemudian merekomendasikan untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut dan memperbaiki kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, khususnya terkait perbantuan TNI-Polri.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif