Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Foto: MI/Rommy
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Foto: MI/Rommy

KPK Pelajari Dokumen dari Kediaman Dirut Jasa Marga

Juven Martua Sitompul • 20 Februari 2019 08:06
Jakarta: Dokumen-dokumen yang disita dari kediaman Direktur Utama (Dirut) PT Jasa Marga, Desi Arryani tengah didalami. Diduga, dokumen itu erat kaitannya dengan dugaan korupsi pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif dalam proyek-proyek yang digarap PT Waskita Karya.
 
Pendalaman dilakukan untuk mengetahui sejauh mana relevansi dokumen dengan praktik korupsi yang telah menjerat Kepala Divisi II PT Waskita Karya, Fathor Rachman dan mantan Kabag Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar tersebut.
 
"Penyidik yang akan mempelajari lebih lanjut relevansinya seperti apa kelanjutanya," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 20 Februari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Saut mengaku belum mengetahui rencana tim penyidik memanggil dan memeriksa Desi untuk mengonfirmasi dokumen-dokumen tersebut. Pemanggilan Desi, kata dia, tergantung pada proses pengembangan penyidikan nantinya. "Nanti kita lihat perkembanganya seperti apa, proses masih berjalan," kata dia.
 
Kediaman Desi digeledah penyidik KPK, Senin, 11 Februari 2019. Penggeledahan berkaitan dengan proses penyidikan kasus dugaan korupsi terkait 14 proyek fiktif yang digarap PT Waskita Karya.
 
Rumah yang ada di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat itu digeledah karena Desi diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Operasi I PT Waskita Karya. Kediaman dua pensiunan PNS Kementerian PUPR di kawasan Makasar, Jakarta Timur juga jadi sasaran penggeledahan KPK.
 
Baca: Sejumlah Petinggi Waskita Langsung Diperiksa Intensif
 
Sejumlah dokumen penting disita penyidik dari tiga lokasi tersebut. Diduga, dokumen-dokumen itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi proyek-proyek yang digarap PT Waskita Karya.
 
Dalam kasus ini, Fathor dan Ariandi diduga menunjuk sejumlah perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada 14 proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya. Proyek-proyek tersebut tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, hingga Papua.
 
Proyek-proyek tersebut sebenarnya telah dikerjakan perusahaan lainnya, namun tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan empat perusahaan yang telah teridentifikasi. Diduga empat perusahaan tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.
 
Atas subkontrak pekerjaan fiktif ini, PT Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut. Setelah menerima pembayaran, perusahaan-perusahaan subkontraktor itu mengembalikan uang tersebut kepada sejumlah pihak, termasuk yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor dan Ariandi.
 
Atas tindak pidana ini, keuangan negara menderita kerugian hingga Rp186 miliar. Perhitungan tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif tersebut.
 
(YDH)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif