KPK: Korupsi Terjadi karena Sistem Politik Lemah

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut korupsi masih terjadi karena sistem politik Indonesia yang lemah. Sistem saat ini menjadi iklim subur bagi berkembangnya politik yang koruptif. "Episentrum korupsi di Indonesia adalah masih lemahnya sistem politik di Indonesia khususnya partai politik," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, Jumat, 29 Januari 2021. Ipi mengatakan temuan ini berdasarkan hasil studi dan penelitian KPK di sektor politik. KPK telah memberi rekomendasi untuk perbaikan sistem politik. "Termasuk di dalamnya pembenahan partai politik," ujar dia. KPK, kata Ipi, berikhtiar mencegah korupsi di masa pandemi covid-19. Salah satunya mendorong pemberdayaan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Baca: CPI Turun, Mahfud MD Singgung UU KPK dan Diskon Hukuman MA Ipi menyebut KPK juga aktif membina kementerian/lembaga dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). Caranya dengan menerbitkan panduan sebagai rambu untuk menghindari praktik mark-up, konflik kepentingan, dan perbuatan curang lainnya. "Serta tidak memanfaatkan pelonggaran proses PBJ untuk korupsi," kata Ipi. Upaya lainnya ialah mendorong tata kelola pemerintahan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Misalnya membuka data dan menyediakan saluran pengaduan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten diyakini meningkatkan kualitas pelayanan publik. Serta meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi seluruh instansi pemerintah.