Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean. Medcom.id/Fachri
Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean. Medcom.id/Fachri

Dewas Pantau Kinerja KPK Usai Putusan MK

Nasional KPK mahkamah konstitusi Dewan Pengawas KPK
Candra Yuri Nuralam • 05 Mei 2021 08:23
Jakarta: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) akan memantau perkembangan kinerja Lembaga Antirasuah usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi Undang-Undang KPK. MK mengabulkan sebagian uji materi dengan menganulir ketentuan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan harus seizin Dewas KPK.
 
"Tentang apakah KPK akan menjadi lebih kuat dengan dicabutnya tugas Dewas memberikan izin tersebut, tentunya kita lihat dalam pelaksanaannya ke depan, harapannya tentu akan lebih baik," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean melalui keterangan tertulis, Rabu, 5 Mei 2021.
 
Tumpak mengatakan Dewas tidak akan lagi meminta KPK mengurus izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Dewas tidak bisa membangkang putusan MK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tentunya kita harus menghormati putusan MK yang sejak diucapkan telah mulai berlaku, mulai kemarin sore dan selanjutnya Dewas tidak menerbitkan izin sadap, geledah, dan sita lagi," ujar Tumpak.
 
Tumpak mengatakan putusan itu bukan berarti Dewas KPK tidak memiliki pekerjaan lagi. Dewas tetap menjalankan tugas lain yang sudah diatur dalam UU KPK.
 
"(Ada) tiga tugas lain dari Dewas tetap dilaksanakan secara efektif," tutur Tumpak.
 
Baca: Dewas Nilai Putusan MK Bikin KPK Semakin Galak
 
MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan uji materil UU KPK terkait izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. MK menilai ketiga kerja Lembaga Antikorupsi itu tidak perlu lagi izin Dewas KPK.
 
"Cukup dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas," ujar Hakim MK Aswanto dalam pertimbangannya di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Mei 2021.
 
Menurut Aswanto, kewajiban pimpinan KPK untuk mendapatkan izin Dewas dalam melakukan penyadapan merupakan bentuk campur tangan atau intervensi. Dewas bukan aparat penegak hukum.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif