Gedung Merah Putih KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto
Gedung Merah Putih KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto

Eks Legislator Sumut yang Ditahan KPK Reaktif Covid-19

Nasional Kasus Suap gatot pujo nugroho
Fachri Audhia Hafiez • 14 Oktober 2020 23:24
Jakarta: Mantan legislator Sumatra Utara (Sumut) Nurhasanah (NHS) yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih reaktif virus korona (covid-19). Dia diduga terlibat kasus suap kepada anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.
 
"Berdasarkan hasil rapid test terhadap yang bersangkutan reaktif," kata pelaksana tugas (plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Oktober 2020.
 
Usai penetapan penahanan, Nurhasanah rencananya dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) cabang KPK di Kavling K4, Gedung Merah Putih KPK. Namun, ia harus dibawa ke rumah sakit (RS) terlebih dahulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sehingga tidak bisa ditampilkan (di ruang konferensi pers)," ujar Ali.
 
Nurhasanah ditahan selama 20 hari terhitung sejak Rabu ini hingga Senin, 2 November 2020. Dia menjadi satu dari 14 tersangka yang terjerat kasus rasuah tersebut. Ketiga belas tersangka lainnya telah lebih dahulu ditahan KPK pada Juli 2020.
 
Ketigabelas tersangka itu ialah Robert Nainggolan, Sudirman Halawa, Rahmad Pardamean Hasibuan, Megalia Agustina, Ida Budiningsih, dan Ahmad Hosein Hutagulung. Kemudian, Syamsul Hilal, Ramli, Mulyani, Layani Sinukaban, Japorman Saragih, Jamaluddin Hasibuan, dan Irwansyah Damanik.
 
Baca: KPK Tahan Eks Legislator Sumut dari Fraksi Demokrat
 
Seluruh tersangka diduga secara berjemaaah menerima 'uang ketok palu' dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Mereka menerima hadiah atau janji berupa uang yang beragam mulai dari Rp377,5 juta hingga Rp777,5 juta.
 
Duit itu untuk memuluskan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2012 hingga 2014; persetujuan perubahan APBD Provinsi Sumut TA 2013 dan 2014; dan pengesahan APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan 2019. Suap juga ditujukan agar Dewan menolak penggunaan hak interpelasi pada 2015.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif